Pasca pandemi ada perubahan sistem secara menyeluruh, baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan maupun kebutuhan pokok yang lain. Sebab, kegagalan penanganan selama ini bukan saja belum ditemukan formula yang tepat tapi memang telah diabaikan.
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih (Institut Literasi dan Peradaban)
JurnalVibes.Com — IDI kembali bersuara, jika kasus Covid-19 tak kunjung turun, jalan terakhir PSBB superketat selama satu bulan. (Kompas.com, 1/2/2021)
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto. PB IDI masih terus melihat dan akan melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) tahap kedua yang berlangsung pada 26 Januari lalu hingga 8 Februari.
“Jalan terakhir ya PSBB superketat. Mobilisasi masyarakat disetop. Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021), melalui sambungan telepon.
Lebih lanjut, Slamet juga mengatakan bahwa ketentuan swab PCR tidak menjamin seseorang tidak terjangkit virus corona dalam sebuah perjalanan. Sebab, jika swab PCR dilakukan hari ini, dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus corona keesokan harinya. “Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simple-nya begitu,” tambah Slamet.
Memang risiko terbesarnya ada pada sektor ekonomi. Namun, tidak ada jalan lain lagi untuk benar-benar menekan laju pertambahan kasus kematian dan infeksi baru virus corona. Slamet menyerahkan keputusan kepada presiden. Jokowi dalam kesempatan lain juga mengakui bahwa PPKM tak efektif tekan penularan Covid-19, hal itu menurutnya karena implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.
Selain itu, Jokowi juga tidak mempermasalahkan jika ekonomi turun pada masa PPKM ini asalkan diiringi oleh penurunan kasus Covid-19. “Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun), asal covid-nya juga turun. Tapi, ini kan enggak,” terang Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (kompas.com, 31/1/2021) kemarin.
Mengambil istilah Jawa “salah ket kawitan” salah dari awal, itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah yang terkesan asal-asalan sejak awal. Ketika berita virus mematikan ini terdengar dari Wuhan China, pemerintah Indonesia justru menyewa buzer dan duta khusus untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia aman.
Bahkan, para petinggi pemerintahan menyebutkan bangsa Indonesia kuat dari virus karena suka makan nasi kucing, dan lain-lain yang semuanya terkesan menyepelekan. Padahal, seharusnya bersiap dengan kekuatan penuh menghadapinya. Sebab sebagai negara di kawasan strategis tidak mungkin Indonesia tidak berinteraksi dengan negara lain.
Maka ketika virus ini menyerang bak air bah menghancurkan setiap bangunan dan apapun yang menghadangnya, pemerintah tergagap bahkan dengan salah kaprah meratifikasi setiap kebijakan yang diambil oleh barat, dalam hal ini salah satu yang berpengaruh adalah WHO.
Negara-negara di Eropa jelas beda penanganan, meskipun sama-sama berciri khas kapitalis dalam mengurusi rakyatnya, namun karena mereka negara kaya, siap menjamin rakyatnya hingga pandemi di sebagian wilayah barat melandai penyebarannya, mereka kemudian menerapkan new normal life. Indonesia dengan membabi buta meratifikasinya, padahal kondisi berbeda.
Tak ada jaminan total, kebijakan jaring pengaman nasional berupa BLT, kartu pra kerja , bansos dan lain-lain hanya bersifat temporal. Pada praktiknya justru banyak disalahgunakan atau parahnya malah ditinggalkan. Sebab tak berguna sebagaimana kebijakan kartu prakerja, yang ternyata proyek bancakan stafsus presiden yang kebetulan punya perusahaan star up. Tak bisa diuangkan begitupun tak bisa untuk benar-benar mendapatkan pekerjaan, sebab hanya berupa pelatihan online.
Trust masyarakat seiring waktu makin menurun kepada pemerintah. Terasa beda perlakuan pemerintah antara pihak usaha dan rakyat biasa. Banyak bonus bahkan keringanan pajakpun diterima. Namun bagaimana dengan masyarakat yang bukan pengusaha, merekapun butuh terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya.
Dalam situasi isolasi mandiri jika memang ada keluarganya yang terpapar, tak mungkin bisa merawat dengan baik sebab dampak pandemi memang memukul luar biasa banyak keluarga, yang tadinya terkategori menengah ke bawah kini mendadak tak punya pekerjaan. Dengan terpaksa ia akan melanggar prokes, sebab siapa yang akan memenuhi kebutuhan dasarnya jika ia tak keluar rumah?
Bolehlah jika memang kita harus PSBB lebih ketat lagi, asalkan mekanisme penanganannya diperbaiki. Yaitu dengan cara mendata lebih detil lagi siapa yang sakit dan sehat, bagi yang sehat dibiarkan beraktifitas sebagaimana biasa. Sedangkan, yang sakit dipenuhi kebutuhannya secara individu hingga sembuh. Dengan begitu jumlah orang berkerumun akan jauh berkurang.
Ekonomi memang akan menurun, namun dalam penjaminan negara pastilah tidak akan terlalu berefek, itu jika makna kekuasaan bagi pemimpin adalah periayahan sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Artinya pasca pandemi ada perubahan sistem secara menyeluruh, baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan maupun kebutuhan pokok yang lain. Sebab, kegagalan penanganan selama ini bukan saja belum ditemukan formula yang tepat tapi memang telah diabaikan. Sebagaimana firman Allah SWT, “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus “ (QS Yusuf 12:40). Wallahu a’ lam bish showab.
Pictures source by google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
