Inilah bukti bahwa negara hanya hadir setengah hati jika untuk urusan warga sendiri. Niatnya membantu tetapi menetapkan syarat yang rumit.
Nahdoh Fikriyyah Islam (Dosen dan Pengamat Politik)
JurnalVibes.Com — Sejumlah warga Mamuju, Sulawesi Barat melakukan protes kepada Dinas Sosial saat ingin mengambil bantuan gempa. Mereka mengaku pihak pemerintah meminta mereka menunjukkan kartu keluarga saat mengambil bantuan di kantor Dinsos. Sementara menurut warga, syarat tersebut menyulitkan karena KK mereka ikut tertimbun rumah mereka yang hancur.
Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada pihak dinsos, mereka menyatakan syarat KK tidaklah mutlak. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Muzakkir menyatakan, pihaknya meminta warga mengambil bantuan secara terkoordinasi. (Idnewstoday. 18/01/2021)
Bencana gempa kembali mengguncang negeri. Duka dan kesedihan mengenang kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ 182 belum sirnah, tetapi alam kembali memuntahkan amarahnya. Banjir melanda Kalimantan Selatan, dan gempa menyelimuti Mamuju, Sulawesi Barat.
Bencana alam seakan langganan bagi Indonesia di setiap tahunnya. Tentu saja negara harus mengeluarkan bantuan yang memadai bagi korban bencana.
Namun seperti biasanya, bantuan dari pemerintah terlalu sering menimbulkan masalah yang seharusnya tidak perlu. Karena selain menyulitkan, juga menambah duka dan kesedihan korban.
Seperti yang dialami oleh warga Mamuju, sudahlah ruma dan harta benda hancur luluh lantak oleh gempa, malah ditambah sekelumit masalah administrasi oleh pemerintah. Masih layakkah korban dipersulit? Meskipun Dinsos setempat menangkis keluhan warga, namun fakta mempersulit rakyat adalah watak penguasa di negeri ini. Dan bahkan menjadi kebiasaan yang selalu terjadi. Kenapa hal demikian bisa berulang?
Pertama, jika melihat kasus warga Mamuju yang protes terhadap dinsos setempat sudah tepat. Betapa tidak ada rasa empati pemerintah terhadap korban bencana gempa. Harusnya pemerintah melalui Dinsos melihat fakta di lapangan atas kejadian gempa yang menimpa korban. Masihkan ada orang yang berpikir tentang surat atau materi lainnya sementara nyawanya diambang maut? Gempa yang meluluhlantakkan rumah korban tentu saja menimbun harta dan surat-surat berharga seperti KK. Saat ditimpa kejadian naas seperti itu, sebagai manusia biasa, pasti yang utama diperhitungkan adalah keselamatan nyawa.
Kedua, setelah dikonfirmasi, Dinsos mengelak atas protes korban gempa. Pasalnya, KK bukanlah syarat mutlak. Seperti yang sering terlihat dari wajah para penguasa negeri ini, ketika ada aksi protes atas penolakan kebijakan, maka klarifikasi datang mengkonfirmasi sebaliknya. Andaipun Dinsos setempat mengatakan tidak syarat mutlak, yang namanya syarat tetaplah syarat. Jika satu syarat tidak terpenuhi dalam urusan administrasi di negeri ini, maka bersiaplah menempuh jalur lain, alias jalur bawah meja. Jika sudah begini, peluang KKN untuk dana bansos jelas sangat tinggi bukan?
Ketiga, pemberlakuan syarat administrasi seperti KK bagi korban gempa tentulah menambah pilu. Sebab, korban akan kesulitan untuk mendapatkan haknya dari pemerintah. Jika pemerintah tidak segera menyelesaikan persoalan yang demikian, maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan semakin pudar.
Sungguh miris melihat sikap dan perlakuan penguasa terhadap rakyat di negeri ini. Hak rakyat dikebiri dan dipersulit, sementara hasrat perampok alias investor dipermudah. Sekedar mendapat perhatian dari pemerintah karena bencana yang ditimbun oleh penguasa, harus bersusah-payah mendatangi reruntuhan rumah demi mencari KK yang disyaratkan.
Inilah bukti bahwa negara hanya hadir setengah hati jika untuk urusan warga sendiri. Niatnya membantu tetapi menetapkan syarat yang rumit. Jika benar-benar dan sungguh-sungguh memberikan bantuan sebagai kewajiban penguasa kepada rakyatnya, maka persyaratan kertas itu tidaklah penting. Cukup tinjau lokasi dan temui korban, salurkan hak mereka. Tanpa harus membuat korban semakin susah dan sedih.
Persoalan syarat administrasi atau kertas-kertas ini sudah berjalan lama. Bahkan menjadi ajang untuk mempersulit penyaluran dana bantuan sehingga memunculkan peluang untuk disalahgunakan. Bagaimana tidak? Jika yang punya KK hanya sedikit, tentu dana yang disalurkan banyak berlebih. Tidak mungkin dana dikembalikan. Pastinya untuk dinikmati.
Semoga badai segera berlalu seiring datangnya fajar kemenangan Islam. Karena hanya dengan menerapkan Islam dan mencampakkan kapitalisme, negeri ini akan sejahtera dan berkah. Banjir yang melanda pertiwi bukanlah semata-mata karena Allah yang mengizinkan, namun peran tangan manusia yang serakah juga punya andil di dalamnya. Merusak keseimbangan alam sejatinya akan membuat bencana bagi manusia. Wallahu a’lam bissawab.
Pictures source by google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
