Dengan dikelolanya sumber daya alam secara mandiri, maka perwujudan membuka lapangan kerja di banyak lini dari tenaga kerja ahli sampai terampil hingga tidak ada lagi pengangguran bahkan kemiskinan sistemik.
Oleh Qonitta Al-Mujadillaa
(Aktivis Muslimah Kalsel)
JURNALVIBES.COM – Bak buah simalakama, kemiskinan yang terjadi di negeri ini seperti sudah melekat dan sulit untuk dituntaskan. Hal ini menjadi PR negara ini untuk mencari solusi atas problem kemiskinan yang berkepanjangan ini.
Ikatan Pengusaha Kerupuk DKI Jakarta mengatakan harga kerupuk kaleng eceran di ibu kota akan naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 per buah mulai 6 Mei 2022. Juru Bicara Ikatan Pengusaha Kerupuk DKI Jakarta Kemah Mahmud mengaku terpaksa menaikkan harga kerupuk karena terjepit mahalnya harga minyak goreng. Akibatnya, biaya produksi naik 100 persen. Selain kerupuk, berbagai bahan pangan, mulai dari minyak goreng, tahu dan tempe, daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, hingga gula pun kompak naik harga. Belum lagi harga energi mulai dari BBM hingga LPG nonsubsidi naik menjadi Rp15.500 per kg sejak Februari lalu. Pajak pertambahan nilai (PPN) juga sudah naik dari 10 persen menjadi 11 sejak 1 April lalu. (CNNIndonesia.com , 20/4/2022).
Menurut, Anggota DPR RI komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, memperhatikan kondisi di lapangan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, di mana kenaikan harga pangan dan energi seperti BBM dan LPG, telah menjadi Pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat negara ini, diduga telah menaikkan angka kemiskinan. (MediaIndonesia.com , 4/4/2022).
Kemiskinan menjadi sebuah fenomena setiap saat bahkan setiap tahun dalam negeri ini. Kebutuhan pokok (bahan-bahan makanan) yang menjadi salah satu lonjakan kemiskinan tajam ditambah lagi harga energi seperti BBM semakin tinggi. Faktor ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan makin tajam.
Bukan hanya ini, bahwa di negara ini menjadikan infrastruktur semisal jalan tol, air, penambangan gas dan lain-lain telah di privitasi oleh para kapital oligarki dan negara hanyalah sebagai regulator untuk memenuhi syahwat mereka. Sungguh begitu ironis. Rakyat begitu sulit hidupnya terlebih di masa pandemi saat ini. Tetapi rakyat seakan di biarkan untuk hidup mandiri dan dibebani dengan berbagai mahalnya bahan pokok serta pajak-pajak dari negara ini.
Penguasa/negara lebih banyak berlepas tangan ketimbang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Di bidang kesehatan, misalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya, rakyat sendiri yang menjamin biaya kesehatan mereka, bukan negara. Di bidang pendidikan, rakyat sendiri yang memenuhi peralatan sekolah, kalaupun ada bantuan namun hal tersebut tidak merata kepada seluruh masyarakat, dan lain sebagainya.
Saat ini kemiskinan yang menimpa masyarakat lebih merupakan kemiskinan struktural atau sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara (penguasa). Ialah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati hanya pada segelintir orang (para oligarki kapital).
Sungguh tragis sistem kapitalisme sekularisme liberalisme ini membebani dan mengantarkan kerusakan hidup pada masyarakat. Sistem inilah akar dan biang kerok masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Berbagai bahan pokok makanan demikian pula sumber energi seperti BBM dan sebagainya tidak benar-benar di kelola dengan aturan benar dan baik.
Sebab jika masih dengan sistem kapitalisme ini maka niscaya semua hal tersebut tidak akan turun harganya apalagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, menjadi wajar jika umat membutuhkan dan mencari aturan yang baik dan benar untuk menuntaskan problem kemiskinan ini.
Kemiskinan Tuntas dengan Islam Kafah
Umat membutuhkan solusi Islam kafah untuk menangani persoalan kemiskinan yang terstruktur ini. Kemiskinan terstruktur atau sistemik ini tidak akan mampu dengan solusi parsial, sebab akar dari persoalan ini adalah sistem kapitalisme. Maka, untuk menuntaskan persoalan kemiskinan negeri ini tentunya dengan solusi sistemik yang paripurna yakni sistem Islam yang disebut khilafah islamiyah.
Menurut pandangan Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan saja, tetapi dari pemenuhan kebutuhan pokok secara perorangan. Kebutuhan pokok mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan yang layak dan baik.
Pengaturan Islam terkait penjaminan ekonomi setiap individu antara lain :
Pertama, Islam memerintahkan untuk seorang ayah atau wali untuk menafkahi keluarganya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman, “Kewajiban para ayah memberikan makanan dan pakaian kepada keluarga secara layak”. (TQS al-Baqarah : 233).
Maka, dalam keluarga peran ayah atau wali sangat lah penting sebab mereka menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Negara pula punya andil dan bertanggung jawab dalam penjaminan kesejahteraan warga negaranya. Seperti menciptakan lapangan pekerjaan, atau memberikan modal kepada mereka yang membutuhkan untuk berladang, berdagang dan memberikan pendidikan, pelatihan yang berkualitas untuk persiapan kerja keahlian, jaminan kesehatan gratis serta keamanan.
Negara yang menciptakan lapangan pekerjaan dan jaminan-jaminan ini maka negara harus menguasai pengelolaan sumber daya alam. Dengan dikelolanya sumber daya alam secara mandiri, maka perwujudan membuka lapangan kerja di banyak lini dari tenaga kerja ahli sampai terampil hingga tidak ada lagi pengangguran bahkan kemiskinan sistemik.
Apalagi jika pengelolaan sumber daya alam (SDA) dilakukan sesuai syariah Islam, maka tidak akan ada lagi yang penjaminan-penjaminan untuk rakyat berkurang terlebih dalam lapangan pekerjaan. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, maka negara akan menciptakan kondisi yang kondusif, sejahtera dan sehat, di antaranya adanya administrasi dan birokrasi yang mudah, sederhana, cepat dan tanpa pungutan.
Kedua, jika individu tersebut tetap tidak mampu. Maka beban tersebut dialihkan pada ahli warisnya. Pembebanan ini tentunya sesuai ketentuan syariat Islam.
Ketiga, jika kerabat tidak ada atau tidak mampu maka beban tersebut beralih ke baitul maal, yakni kepada negara.
Keempat, Islam juga menetapkan kebutuhan dasar berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan semuanya dijamin negara. Pemenuhan atas dasar ketiga pelayanan tersebut bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban negara. Income (pendapatan) per keluarga hanya dialokasikan untuk kebutuhan pokok.
Demikianlah pengaturan sistem Khilafah Islamiyah dalam mengatasi persoalan kemiskinan sistemik. Semua bisa terwujud jika negara saat ini beralih kepada syariah Islam dalam naungan sistem khilafah islamiyah. Negeri akan berkah dan berlimpah kebaikan bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
