Kunci terselesaikannya pandemi saat ini adalah mengembalikan kepercayaan umat pada penguasa. Agar penguasa dan umat bahu-membahu bekerjasama dalam menyelesaikan pandemi. Namun penguasa yang cinta pada rakyatnya, bekerja hanya untuk melayani rakyatnya, hanya akan ditemui dalam masyarakat Islam yang kehidupannya dinaungi sistem Islam yang aturannya dari Sang Pencipta.
Oleh Sasmin
(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)
JURNALVIBES.COM – Korban positif Covid-19 semakin meningkat, tetapi kesalahan kembali terjadi ketika pemerintah tidak mampu menetapkan kebijakan yang efektif untuk mengurangi korban penularan Covid-19. Sebagaimana kebijakan yang sebelumnya, kini kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) juga merugikan rakyat banyak.
PPKM darurat bertujuan untuk melindungi masyarakat. Akan tetapi penyalahgunaan oleh para petugas keamanan yang bertindak anarkis terhadap rakyat kecil mulai dari warung makan kecil disirami dan dibongkar, hingga pedagang kaki lima ditahan paksa.
Ironisnya PPKM Darurat hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja, sementara WNA bebas keluar masuk. Seperti halnya kabar TKA kembali masuk di Sulawesi Selatan untuk bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng.
Hal ini dikutip dari Antaranews (5/7/2021), 20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 WITA dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng. Sejauh ini, total tercatat 46 TKA asal Tiongkok telah memasuki Sulsel, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7), sembilan orang pada 29 Juni, dan 17 orang pada 1 Juli.
Di saat tanah air dilanda pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah sibuk menanganinya bukannya sibuk membentang karpet merah untuk para WNA. Tiada guna penguasa mengeluarkan kebijakan jika pelanggaran pun dilakukan oleh penguasa. Kebebasan WNA masuk di tanah air amat menyedihkan, sebab masyarakat tanah air dikekang sedangkan WNA diberikan keleluasaan.
Melihat kebijakan pemerintah selalu gagal dari PSBB, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, dan kini PPKM Darurat. Kesemuanya dinilai kurang efektif dalam mengatasi wabah. Buktinya hingga kini wabah semakin mencekam dan ekonomi kian suram.
Berapa kali sudah rezim ini menetapkan kebijakan yang membingungkan dan maju mundur tanpa kepastian. Kebijakan gas-rem yang diterapkan terbukti tidak efektif menekan laju penularan Covid-19. Saat kasus positif Covid-19 berkurang, kegiatan ekonomi dan sejumlah kerumunan di-gas dan dilonggarkan. Saat kasus meningkat seperti saat ini, kebijakan tarik rem darurat diberlakukan.
Belum lagi gonta-ganti istilah untuk mengganti opsi lockdown atau karantina wilayah. Pemerintah tetap tidak mau melakukan karantina atau lockdown meski kasus positif Covid-19 makin menggila. Sebab, jika opsi lockdown atau karantina wilayah yang dipilih, negara harus menanggung risiko untuk menghidupi rakyat selama masa karantina tersebut, sebagaimana amanat dalam UU Karantina Wilayah. Oleh karenanya, dipilihlah jalan yang dianggap moderat, yaitu PPKM Darurat.
Inilah akibat terlalu membebek dan bergantung pada sistem kapitalisme. Negara tidak mandiri menetapkan kebijakan. Karakter kapitalistik ini pula yang membawa pada kebijakan yang tidak memprioritaskan rakyat.
Indonesia sedang menghadapi kegentingan dan kedaruratan Covid-19. Butuh kebijakan yang mengutamakan penyelamatan sistem kesehatan dan nyawa rakyat terlebih dahulu. Jangan terus berpikir pemulihan ekonomi.
Bila ditelusuri kembali, salah satu akar masalah tidak efektifnya kebijakan yang diberlakukan adalah akibat tidak ada lagi kepercayaan umat pada penguasa. Hal ini disebabkan karena buruknya pengurusan penguasa pada rakyat.
Buruknya pengurusan penguasa tak bisa dilepaskan dari tata kelola negaranya yang mengadopsi sistem kapitalisme. Kapitalisme-lah yang menghilangkan peran Sang Pencipta untuk mengatur kehidupan bernegara. Kapitalisme pula lah yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan penguasa korup dan kebijakan yang menzalimi rakyat.
Sungguh, kunci terselesaikannya pandemi saat ini adalah mengembalikan kepercayaan umat pada penguasa. Agar penguasa dan umat bahu-membahu bekerjasama dalam menyelesaikan pandemi. Namun penguasa yang cinta pada rakyatnya, bekerja hanya untuk melayani rakyatnya, hanya akan ditemui dalam masyarakat Islam yang kehidupannya dinaungi sistem Islam yang aturannya dari Sang Pencipta ialah Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
