Islam adalah konsep kehidupan paling manusiawi di dunia. Setiap nyawa rakyat akan dijamin kebutuhan dasarnya. Bukan hanya angka di atas kertas seperti sistem ekonomi kapitalisme. Semua kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan dipenuhi negara Islam. Juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan setiap warga negara menjadi prioritas.
Oleh Durrotul Hikmah
(Aktivis Dakwah Remaja)
JURNALVIBES.COM – Dampak dari lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia nyatanya masih belum terkendali. Bahkan disebut-sebut sebagai episentrum Covid-19 global, pemerintah memperpanjang masa PPKM.
Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Bahkan beliau mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat militer menghadapi pandemi virus Covid-19. Warga diminta untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan (detik.com, 17/07/2021).
Parahnya, Indonesia menjadi episentrum Covid-19 secara global. Ini sangat mengerikan. Terkait kebijakan PPKM yang tentunya (harusnya) ada bantuan logistik (bansos) untuk rakyat sebagai kompensasi rakyat harus tetap diam di rumah (stay at home). Masyarakat juga tidak leluasa bekerja di luar rumah. Muhadjir Effendy menyatakan bansos tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Harus ada gotong royong masyarakat. (detik.com, 17/7/2021).
Sebagai rakyat Indonesia, kita tentu berharap kebijakan perpanjangan masa PPKM ini akan membuahkan hasil yang memuaskan dengan menurunnya angka penularan Covid-19 dengan signifikan. Memang sungguh sangat menggelitik kebijakan yang dibuat oleh rezim sekuler kapitalis.
Kebijakan yang dikeluarkan adalah masyarakat disuruh untuk melakukan pembatasan sampai-sampai melibatkan aparat hanya untuk melakukan penertiban. Padahal saat PPKM diberlakukan masyarakat tidak memiliki jaminan untuk terus melangsungkan kehidupan mereka.
Namun di saat yang sama ternyata pemerintah mengizinkan beratus-ratus TKA Tiongkok masuk kedalam negeri, dan dikatakan keahlian mereka tidak dimiliki oleh rakyat. Maka dari itu mereka dibutuhkan untuk bekerja sektor strategis nasional. Realita ini sangat jelas menunjukkan adanya ketimpangan hukum, rakyat sendiri diberlakukan sebagai anak tiri, sedangkan pihak asing diperlakukan layaknya raja yang siap untuk dilayani.
Berlarutnya pandemi dan perpanjangan PPKM Darurat jelas akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, Pemerintah menghindari istilah lockdown karena ada beban pemenuhan kebutuhan rakyat dengan istilah tersebut. Pemerintah tidak sanggup jika harus menyubsidi seluruh kebutuhan rakyat selama lockdown karena kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan.
Kebijakan apa pun terkait pandemi Covid-19 ini, apa pun istilahnya kebutuhan dasar rakyat harus menjadi prioritas utama. Keselamatan dan nyawa rakyat harusnya lebih diutamakan ketimbang ekonomi negara.
Meski SDA jumlahnya melimpah ruah nyatanya pemerintah mengatakan tidak mampu menanggung bansos sendirian. Sungguh malang nasib rakyat yang dipimpin oleh rezim berkarakter sekuler kapitalis.
Kehadiran mereka yang seharusnya untuk mengurus rakyat dengan sepenuh hati, malah justru lari dari tanggung jawab yang hanya mementingkan para kroni yang sudah membuat kesepakatan dengannya.
Rakyat sudah dalam keadaan sekarat namun kebijakan tetap berpihak pada korporat. Sumber daya alam yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat malahan diberikan kepada swasta untuk mengelolanya, alhasil negara tidak memiliki dana yang kokoh untuk menjamin kebutuhan rakyatnya.
Seharusnya, dari awal virus Corona mulai diketahui masuk ke Indonesia, pemerintah segera mengambil pilihan lockdown dan mengatasi segala risiko akibat kebijakan tersebut. Juga menyediakan berbagai fasilitas untuk rakyat dalam masa lockdown dan memenuhi segala kebutuhan dasarnya.
Kebijakan isolasi atau lockdown diambil oleh negara Islam untuk mengatasi wabah. Warga yang sakit dipisahkan dari yang sehat dan dibantu segala kebutuhan makan, obat, dan lain-lain hingga sembuh.
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatthab ra., wabah penyakit Tha’un pernah terjadi. Banyak korban jiwa dan banyak sahabat Rasulullah Saw. meninggal dunia. Kemudian, Gubernur Syam Amr bin Ash memerintahkan warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu berpencar ke gunung-gunung, semacam melakukan social distancing di sana.
Negara Islam (Daulah Islamiah) adalah negara yang mandiri. Sumber pendapatan negara berasal dari pengelolaan kekayaan alam di seluruh wilayah kekuasaannya secara sungguh-sungguh dan amanah.
Islam adalah konsep kehidupan paling manusiawi di dunia. Setiap nyawa rakyat akan dijamin kebutuhan dasarnya. Bukan hanya angka di atas kertas seperti sistem ekonomi kapitalisme. Semua kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan dipenuhi negara Islam. Juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan setiap warga negara menjadi prioritas.
Sistem ekonomi Islam berdiri di atas pembangunan ekonomi sektor riil, bukan sektor nonriil, seperti kapitalisme yang absurd dan rapuh. Sistem Islam kafah harus segera kita ambil untuk menggantikan sistem kapitalisme yang telah bobrok ini.
Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, baik dosa individu, jemaah, atau dosa sistemis karena kita tidak mengambil aturan-Nya dalam mengatur kehidupan kita. Semoga dengan bertobat, Allah Swt. berkenan mengangkat wabah penyakit dari atas muka bumi. Wallahu a’lam bishshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
