Para sultan di nusantara kerap berkirim surat dengan khalifah, baik itu dalam meminta bantuan terkait serangan Belanda di nusantara maupun menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan politik yang diambil oleh khalifah.
Oleh Ummu Salman
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan rencana penamaan salah satu ruas jalan di ibu kota dengan nama tokoh sekuler Turki, Mustafa Kemal Attaturk, merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dan Turki. (CNN Indonesia, 17/10/2021)
Sebagai bagian dari kerjasama Indo- Turki, akan dinamai jalan di ibu kota dengan nama ‘pemimpin’ Turki. Hanya saja, mengapa dipilih nama Attaturk, tokoh sekuler yang dibenci umat Islam turki dan Indonesia? Bagi umat Islam yang akidahnya lurus dan mengetahui sejarah, rekam jejak seorang Mustafa Kemal Attaturk sangatlah menyakiti umat Islam. Dialah yang menghapuskan sistem kekhilafahan di Turki, dan menggantinya menjadi Republik Turki.
Sejak Attaturk berhasil menghapus kekhilafahan dan naik menjadi presiden pertama Turki, sekularisasi Turki pun dimulai. Penangkapan para ulama yang tidak sejalan dengan Attaturk pun dilakukan, dan mereka dieksekusi. Tidak cukup sampai di situ, Attaturk pun mengubah azan yang tadinya dalam bahasa Arab menjadi dalam bahasa Turki. Mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan jilbab bagi muslimah, melarang perjalanan haji dan umrah, bahkan sebelum meninggal pun dia menyampaikan agar jenazahnya tidak boleh disalatkan. Ditambah lagi ia memasukkan gaya hidup barat ke Turki. Hasilnya, Turki yang tadinya Islami berubah menjadi negara sekuler yang kebarat-baratan.
Keberatan akan penamaan jalan dengan nama Attaturk juga disampaikan oleh MUI. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan langkah pemerintah yang hendak mengabadikan nama Attaturk sama dengan menyakiti hati umat Islam Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa. “Oleh karena itu kalau pemerintah tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di Ibu kota Jakarta hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif, serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam. (cnnindonesia.com, 17/10/2021)
Tolak Sepilis dalam Segala Bentuknya
MUI dan umat Islam semestinya tidak hanya menolak nama Attaturk tetapi lebih dari itu, harus menolak tegas paham sepilis yakni sekularisme, pluralisme, dan liberalisme dengan segala bentuknya. Sepilis jelas bertentangan dengan akidah Islam, karena ide sepilis tersebut lahir dari ide pemisahan agama dari kehidupan. Dengan paham tersebut, umat Islam tidak lagi menjadikan hukum syariat yaitu standar halal haram sebagai patokan dalam perbuatannya. Umat Islam dipaksa tunduk pada hukum kesepakatan yang dibuat oleh manusia.
Misalnya ketika umat Islam diminta untuk menghormati kesepakatan antara Indonesia-Turki yaitu memberi nama salah satu jalan di Indonesia dengan nama Mustafa Kemal Attaturk. Bagaimana mungkin umat Islam diminta untuk menghormati kesepakatan atas nama Mustafa Kemal sementara dia adalah seorang penghancur institusi pemersatu umat Islam. Jika memang umat Islam diminta untuk menghormati dan mereka pun menghormati umat Islam, mengapa tidak menggunakan nama para Khalifah Turki Utsmaniyah yang jelas kontribusinya bagi umat Islam. Tak terkecuali umat Islam di nusantara, seperti Sultan Selim dan Sultan Abdul Hamid II?
Dalam premier film dokumenter sejarah Jejak Khilafah di Nusantara yang diputar secara serentak pada tanggal 20 Oktober lalu terungkap jelas bagaimana hubungan para pemimpin nusantara dengan Kekhifahan Utsmaniyah. Mereka para sultan di nusantara kerap berkirim surat dengan khalifah, baik itu dalam meminta bantuan terkait serangan Belanda di nusantara maupun menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan politik yang diambil oleh khalifah.
Sejak imperialisme Eropa menjadi digdaya dan mencengkeram dunia termasuk nusantara dengan Belanda sebagai penjajahnya, hal ini membuat risau Sultan ‘Alauddin Manshur Shah, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Ia kemudian menulis surat berbahasa Arab pada 17 Maret 1850 untuk mengabarkan keadaan negeri-negeri Islam di nusantara yang berada dalam penjajahan Belanda. Surat tersebut oleh Sultan Manshur Shah dari Aceh ditujukan hanya kepada panutan negerinya dari zaman dahulu kala, Khilafah Utsmaniyah.
Melihat semua fakta masihkah kita percaya bahwa sistem yang ada saat ini akan berpihak kepada Islam? Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
