Islam mengatur secara sempurna bagaimana kritik bukanlah teror namun menjadikan penguasa kian tepat menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang meriayah rakyatnya dengan baik.
Oleh Ummu Arumi
JURNALVIBES.COM – Kita ketahui bersama kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi adalah hak konstitusional setiap individu manusia bahkan tercantum dalam undang-undang. Namun faktanya tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada beberapa konten kreator dan aktivis yang diteror usai kritik kebijakan pemerintah mengenai pasca bencana yang terjadi di Sumatra dan Aceh.
Dilansir dari mediaindonesia ( 31-12-2025), aksi teror yang diterima sejumlah konten kreator serta aktivis Greenpeace menjadi sorotan publik, intimidasi muncul setelah sejumlah figur publik menyuarakan kritik keras terhadap penanganan bencana di Sumatra. Teror yang diterima pun beragam, mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital, hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban. Rentetan teror tersebut memicu kekhawatiran publik atas kebebasan berekspresi di indonesia.
Adanya teror yang dilakukan cukup menggambarkan betapa rekayasa untuk menciptakan rasa takut rakyat pada rezim yang berkuasa terpampang nyata. Munculnya teror ini menjadi indikasi adanya rezim anti kritik. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem yang berjalan adalah demokrasi otoriter.
Kasus teror yang mencuat karena kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah bukan sekali ini saja terjadi. Pada zaman media sosial belum booming seperti sekarang teror seperti ini akan menguap begitu saja, skenarionya pun hampir serupa di mana korban dikirim bangkai hewan disertai surat bernada ancaman. Namun tidak dengan kondisi saat ini, di mana sosial media menjadi wadah para influencer untuk bersuara kritis, menyibak fakta riil yang terjadi di lapangan. Fakta ini akhirnya viral di media sosial.
Maraknya aksi teror yang dialami konten kreator hingga aktivis yang dilakukan oleh orang tidak dikenal menjadi bukti bahwa peradaban politik di Indonesia mengalami kemunduran. Teror dan intimidasi adalah bentuk kekerasan negara untuk membungkam suara rakyat. Berkaca pada kondisi ini seharusnya menjadi kekhawatiran bersama, karena di satu sisi seseorang selalu bangga menjadi negara demokrasi di mana ia memiliki hak untuk memberikan suara dan bersuara, namun di sisi lain hak rakyat bersuara seakan diredam.
Satu-satunya jalan yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan adalah melalui sistem Islam. Solusi komprehensif hanya dapat tercapai dengan kembali kepada Islam secara menyeluruh. Pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai pelindung (junnah) rakyat, bukan sebagai pihak yang meneror atau mengancam. Hal ini dikarenakan tindakan ancaman sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
Dalam Islam khalifah (pemimpin) sangatlah menghargai kritik dari masyarakatnya. Tugas masyarakat yang menyuarakan pendapat/kritik wajib (Muhasabah lil hukkam). Jika dalam sistem saat ini kritik dianggap sebagai ancaman yang harus dibungkam dengan teror lain halnya dalam Islam mengoreksi penguasa adalah kewajiban bersama, rakyat punya hak dan kewajiban untuk mengoreksi kinerja pemerintah dalam kepemimpinannya.
Oleh karena itu Islam memandang para influencer dan aktivis-aktivis yang meluruskan kesalahan pemerintah sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar.
Nasihat, kritik, serta saran adalah bagian tidak terpisahkan dari para penguasa Muslim pada masa lalu. Bahkan telah menjadi “makanan” sehari-hari mereka.
Sebaliknya, nasihat kepada para penguasa juga tidak pernah lepas dari para ulama. Bahkan menjadi kebutuhan mereka. Banyak para ulama pada masa lalu rela menghabiskan waktunya untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, mengkritik sekaligus meluruskan para penguasa yang menyimpang tanpa kenal lelah, khawatir atau rasa takut. Karena tanpa adanya kritik dan koreksi tidak mungkin bisa tercapai keberhasilan atau kesuksesan yang diharapkan.
Islam mengatur secara sempurna bagaimana kritik bukanlah teror namun menjadikan penguasa kian tepat menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang meriayah rakyatnya dengan baik. Terpenuhinya hak-hak serta kewajiban dalam menyuarakan pendapat tanpa rasa cemas hanya ada jika sistem Islam diterapkan. Wallahu a’lam bish- shawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
