Negara yang memiliki keinginan politik yang kuat tidak akan mengambil jalan yang instan atau bahkan mengorbankan nasib rakyat.
Oleh: Nurmawilis Nasution, S.Pi.
JURNALVIBES.COM – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan alasan pemerintah membuka kembali impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini. Hal itu berkaitan dengan kuantitas dan kualitas garam lokal. (www.money.kompas.2021/03/19)
Ia menjelaskan, pada dasarnya garam impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Menurut Mendag, kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri.
“Garam itu kualitasnya berbeda. Dimana garam kita yang dikerjakan PT Garam dan petani rakyat ini belum bisa menyamai kualitas garam industri tersebut,” Ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).
Seharusnya jika permasalahan tersebut pada kuantitas dan kualitas garam lokal tidak bisa menyamai kebutuhan industri. Maka pemerintah harus serius dalam permasalahan ini agar tidak selalu tergantung pada impor untuk jangka panjang.
Rendahnya produksi garam disebabkan kurangnya kepengurusan negara akan hal tersebut. Negara seharusnya melakukan pemetaan potensi serta peluang produksi garam di wilayah tertentu, juga melakukan perencanaan agar produksi garam tidak terhalang akibat cuaca. Bisa dengan rekayasa teknologi atau semisalnya.
Adapun mengenai kualitas garam, hal itu tergantung pada upaya negara dalam memfasilitasi dan membekali para petani dan industri garam dengan teknologi modern yang digunakan oleh negara maju. Kenyataannya, negara belum berperan penuh untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal.
Peran negara sangat penting dalam membentuk kedaulatan garam dan memberdayakan potensi yang ada, baik SDM maupun SDA. Negara yang memiliki keinginan politik yang kuat tidak akan mengambil jalan yang instan atau bahkan mengorbankan nasib rakyat. Mengambil kebijakan harus melihat bagaimana memberi solusi terbaik agar potensi garam yang dimiliki negeri ini tidak terbuang percuma.
Penguasa yang berwatak kapitalis tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. Maka dari itu, agar nasib rakyat diperhatikan harus segera mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam kaffah. Dalam sistem Islam kaffah bukan rakyat yang melayani penguasa. Melainkan, penguasa menjamin kebutuhan dasar rakyat serta mengerahkan segala potensi SDM dan SDA untuk kemaslahatan rakyat. []
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
