Masyarakat butuh solusi atau perubahan ke arah sistem yang baik. Satu-satunya cara untuk mewujudkan BBM murah adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Dengan konsep kepemilikan yang menempatkan tambang migas dengan deposit besar sebagai milik umum yang dikelola negara untuk rakyat, terwujudlah kesejahteraan rakyat.
Oleh Rasyidah, S.Pd.
(Aktivis Muslimah Kalsel)
JURNALVIBES.COM – Setelah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 3 Agustus lalu, Pemerintah kembali memberi sinyal menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi. Melansir dari laman pertamina.com, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya. “Nah, Rp 698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat (wartaekonomi.co.id, 26/8/2022).
Rakyat kecil terpaksa gigit jari. Belum kering air mata rakyat akibat kenaikan harga telur, kini kepala tambah pusing dengan hiruk pikuk kenaikan BBM bersubsidi. Keputusan menaikkan harga BBM subsidi seolah tidak bisa dihindari lagi. Menurut pemerintah, jika harga tidak dinaikkan, APBN akan jebol, pemerintah harus menambah subsidi sebesar Rp198 triliun sehingga total anggaran subsidi mencapai Rp700 triliun. Bisa-bisa, solusinya utang lagi.
Pemerintah jelas tahu bahwa kenaikan harga BBM akan membuat ekonomi makin sulit. Selain itu, karena harga barang-barang naik, biaya produksi di dunia usaha akan naik. Efeknya adalah penurunan produksi yang berujung pengurangan karyawan sehingga jumlah pengangguran makin meningkat.
Hal ini akan menimbulkan dampak sosial berupa maraknya kriminalitas. Dunia usaha juga terpukul. Inflasi naik, biaya bahan baku akan turut naik. Jika tidak punya bantalan modal yang mencukupi, usaha akan gulung tikar.
Jumlah orang miskin akan meningkat. Rakyat yang semula nyaris miskin akan menjadi benar-benar miskin. Sangat bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Demikianlah efek domino naiknya harga BBM, melihat besarnya risiko kenaikan harga BBM. Jika memang pemerintah peduli terhadap rakyat, keputusan menaikkan harga BBM tidak akan dilakukan. Namun, realitasnya tidaklah demikian.
Dalam sistem sekuler kapitalis, negara memang sekadar berperan sebagai fasilitator. Sementara itu, pengelolaan BBM diserahkan pada Pertamina, anak perusahaannya, dan perusahaan swasta. Namanya perusahaan, tidak mungkin mencari rugi. Mereka jelas akan mencari untung materi. Walhasil, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi, yang ada hanya profit oriented.
Sebagai fasilitator, peran negara menjadi minim sekali. Ia hanya bisa menentukan kebijakan sesuai bisnis yang ada. Negara semacam inilah yang rawan dipermainkan oleh para pemain lapangan. Kalau mau rakyat menikmati BBM murah, negara harus memberi subsidi. Sebaliknya, jika tidak mampu mensubsidi, negara harus tega menaikkan harga. Kalau tidak begini, BBM tidak akan sampai ke tangan rakyat.
Ironi yang begitu pilu saat menyaksikan negeri berlimpah SDA kelimpungan membiayai jalannya pemerintahan. Bisa-bisanya APBN defisit kala negeri ini dianugerahi kekayaan dari darat hingga lautan. Kini, utang negara menggunung, pajaknya selalu menyasar rakyat miskin, serta subsidinya dicabut sedikit demi sedikit.
Jelas sudah, akar problem mahalnya harga BBM ini sejatinya terkait dengan soal sistem dan paradigma riayah (pengurusan) umat. Dalam sistem kapitalisme neoliberal saat ini, riba dan liberalisasi adalah penopang ekonomi, sedangkan hubungan negara dengan rakyatnya hanyalah hubungan penjual dengan pembeli. Oleh sebab itu, lumrah jika negara memperlakukan sumber daya milik umat sebagaimana maunya. Pilihannya, ambil fee dari “asingisasi” dan margin dari importasi yang terikat sistem moneter ribawi. Kalau rakyat perlu, mereka harus membeli, tentu dengan margin keuntungan yang lebih tinggi.
Masyarakat butuh solusi atau perubahan ke arah sistem yang baik. Satu-satunya cara untuk mewujudkan BBM murah adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Dengan konsep kepemilikan yang menempatkan tambang migas dengan deposit besar sebagai milik umum yang dikelola negara untuk rakyat, terwujudlah kesejahteraan rakyat.
Tidak ada celah bagi liberalisasi migas di sektor hulu maupun hilir. Harga BBM yang dijual ke rakyat hanya sebesar biaya produksinya, bukan mengacu pada harga pasar dunia. Ketika kebutuhan BBM rakyat tercukupi dengan harga yang terjangkau, kegiatan ekonomi rakyat dan dunia usaha berjalan baik, kesejahteraan pun terwujud. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
