Kembalikan perpolitikan ini kepada Islam sebagai asasnya, maka sejarah kejayaan umat Islam insya Allah pasti akan kembali dan umat akan memiliki ruang untuk bersuara untuk menyampaikan aspirasi dan kritiknya tanpa khawatir apakah akan sia-sia.
Oleh Riska Abdullah
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Presiden Joko Widodo menyiapkan Rp 800 Miliar untuk perbaiki jalan rusak di 15 ruas jalan Provinsi Lampung. Meski belum dirincikan ruas jalan mana saja yang akan mendapat perbaikan, namun dinyatakan bahwa yang akan diperbaiki adalah ruas jalan yang rusak parah dan sudah lama tidak ada perbaikan. Prosesnya pun tidak langsung dimulai, seperti biasa proyek akan dijalankan setelah sebelumnya dilakukan lelang.
Adapun ancang-ancang perbaikan ini mulai menyedot perhatian presiden dan jajaran yakni setelah sebelumnya viral di media sosial terkait rusaknya jalanan di Provinsi Lampung tersebut. Presiden kemudian turun langsung pada Jum’at (5/5) lalu untuk mengecek. Joko Widodo pun sempat menyinggung dampak dari kerusakan jalan.
Melansir CNN.Indonesia (6/5/2023), menurut Jokowi biaya logistik itu sangat bergantung baik tidaknya infrastruktur yang dimiliki. Terkait kerusakan jalan di Lampung tersebut belum diperbaiki menurutnya pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten sama-sama tidak memiliki dana untuk dapat dianggarkan guna perbaikan jalan tersebut, oleh karena itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat untuk diselesaikan. Kementerian PUPR diperintahkan untuk membantu daerah tersebut.
Hal ini menarik perhatian masyarakat, karena cepatnya respon pemerintah terhadap perkara yang diviralkan. Anggapan sesuatu itu harus viral dulu baru mendapat respon dari pemerintah kembali mencuat setelah sebelumnya ditepis dengan statement bahwa tidak semua yang viral akan mendapat respon dari pemerintah. Sebab tidak semua yang viral masuk dalam perkara yang menurut pemerintah prioritas kebijakan yang harus dikawal.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo pada kesempatan dalam diskusi bertajuk ‘Penyempitan Ruang Sipil dan Upaya Membangun Partisipasi yang Bermakna’ di Jakarta, Rabu, 7 Desember tahun lalu mengatakan seandainya isu Komodo, menaikan tarif wisata jadi Rp 2,7 juta yang kemudian diprotes dan viral, itu kemudian ditarik. Tapi perbincangannya tak sampai 50.000 kali di Twitter, hanya 20.000 perbincangan. Dia kemudian membandingkan isu Komodo tersebut dengan isu penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Di mana, ketika itu perbincangan mengenai Omnibus Law Ciptaker di platform yang sama bisa mencapai 400.000 percakapan dalam sehari. Meski begitu, pemerintah tidak kemudian menarik aturan tersebut.(Republika.co.id, 7/12/2022).
Ini kemudian dibandingkannya dengan Korea Selatan dan Amerika, yakni di Korea jika ada petisi hingga 200.000, maka DPR-nya wajib untuk merespons. Demikian pula di Amerika. Namun demikian viralnya sesuatu akan menarik perhatian pemerintah dan besar kemungkinan akan mendapatkan respon. Namun bagaimana bentuk responnya, sesuai harapan atau tidak, dan sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak itu kembali kepada bagaimana kepentingan politiknya. Apa yang menjadi landasan politiknya akan berpengaruh pula kepada siapa kepentingan itu diarahkan, bila landasan politiknya bermodel demokrasi dengan azas sekulernya maka pihak kapital tentu yang kepentingannya didahulukan bukan?
Maka bila sebelumnya Omnibus Law Ciptaker tetap melenggang maju meski banyak rakyat yang menjerit dan menyuarakan aspirasi serta kritiknya, kita jangan heran. Karena bukan kepentingan kita yang jadi tujuan lahirnya kebijakan itu, dan bila memilih untuk balik haluan, bagaimana dengan kepentingan mereka yang jadi tujuan? Bukankah itu bertentangan dengan asas politik mereka? Jadi, mustahil bisa bukan?
Dalam sistem kapitalisme ketika suatu kebijakan atau aturan ditetapkan harus dikondisikan agar tidak mengganggu dan menggeser kepentingan politik mereka. Maka meski akan diperbaiki 15 ruas jalan di Provinsi Lampung itu sebab viral di media sosial, kemudian mendapat tanggapan dan mendapat kucuran perhatian dan dana, itu karena kepentingan politik mereka masih menyambung dan tak tergeser.
Padahal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki pemimpin Muslim, dan memiliki sejarah manis dengan negara yang menerapkan sistem Islam yakni. Indonesia seharusnya mengambil pelajaran dan berbenah diri, mengoreksi apa yang membuat hidup rakyat makin nelangsa dan susah. Adakah selama Indonesia dinyatakan merdeka dengan asas politik demokrasinya kemudian rakyat merasakan manisnya kemerdekaan? Mana pemimpin yang harusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak rakyat?
Kembalikan perpolitikan ini kepada Islam sebagai asasnya, maka sejarah kejayaan umat Islam insya Allah pasti akan kembali dan umat akan memiliki ruang untuk bersuara untuk menyampaikan aspirasi dan kritiknya tanpa khawatir apakah akan sia-sia atau bahkan mendatangkan celaka karena penguasa yang tak takut kepada Tuhannya. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by istockphoto.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
