Dalam Islam, negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam menjamin kebutuhan pokok hidup warga negaranya. Negara selalu memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan individu warga negaranya.
Oleh Ariefdhianty Vibie H.
(Muslimah Cinta Islam)
JURNALVIBES.COM – Pemerintah Indonesia berencana memberikan subsidi Rp6,5 juta terhadap pembelian motor listrik tahun depan. Namun pengamat transportasi menilai subsidi itu lebih tepat diberikan untuk pembangunan dan perbaikan transportasi publik sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor.
Seperti dilansir dari BBC (2/12), Pemerintah menargetkan adopsi penggunaan motor listrik sebesar 1,2 juta unit dan 75.000 unit mobil listrik pada 2024. Realisasi pada tahun 2022, motor listrik sebesar 23.000 unit dan 5.000 unit mobil listrik.
Adapun yang mendorong rencana itu adalah untuk mengurangi subsidi BBM yang menyedot APBN. Menurut hitung-hitungan pemerintah, konversi kendaraan BBM ke listrik atau pengguna baru sebanyak dua juta mobil listrik serta 13 juta motor listrik, akan bisa menghemat BBM sampai 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebanyak 17,6 ton. Namun, sudah tepatkah wacana tersebut?
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, melihat penggunaan kendaraan listrik merupakan pilihan tepat di masa depan. Namun, dia menilai pemberian subsidi ke motor listrik sebagai strategi transisi adalah cara yang kurang tepat.
Akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu menilai, pemerintah lebih baik menggunakan anggaran subsidi tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum.
Dilansir dari bbc. (2/12), Djoko Setijowarno mengatakan pada 2024, pemerintah menargetkan penggunaan 1,2 juta unit sepeda motor listrik. Setiap motor listrik akan disubsidi Rp6,5 juta. Untuk mencapai target itu, pemerintah setidaknya akan menggelontorkan hingga Rp7,8 triliun. Uang triliunan itu lebih baik untuk pembenahan transportasi publik yang terjangkau ke banyak tempat dan murah yang akhirnya mengurangi kendaraan pribadi. Lalu angkutan umum dialihkan ke kendaraan listrik.
Melihat efisiensi kendaraan listrik dengan pemakaiannya yang ramah lingkungan, tentu tidak bisa ditampik oleh masyarakat kalau kendaraan listrik adalah kendaraan di masa depan. Namun jika berbicara realistis, maka masyarakat Indonesia sebenarnya belum butuh pada kendaraan listrik. Terlebih pemerintah sampai menganggarkan subsidi sebesar 6,5 juta untuk setiap pembelian kendaraan listrik. Ini jumlah yang tidak sedikit.
Seharusnya pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk memberikan layanan transportasi publik yang nyaman, murah, dan memadai, sehingga masyarakat akan bisa langsung merasakan manfaatnya, dibandingkan dengan harus membeli kendaraan listrik yang harganya jauh lebih mahal daripada kendaraan bahan bakar minyak. Karena belum tentu masyarakat mampu untuk membeli kendaraan listrik. Bahkan, sarana dan infrastruktur untuk mendukung kendaraan listrik saja belum memadai. Seperti misalnya belum tersebar stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), bengkel-bengkel kendaraan listrik yang memadai dan memiliki harga terjangkau. Lantas mengapa pemerintah sudah sibuk mengobral subsidi untuk pembelian kendaraan listrik?
Selain itu, biaya konversi kendaraan biasa ke listrik juga mahal. Tidak banyak masyarakat yang mampu untuk melakukan konversi, di samping biaya perawatan yang tinggi, serta bengkel yang belum tersebar di banyak tempat. Ini membuat masyarakat semakin enggan memutuskan untuk mengkonversi kendaraan mereka menjadi kendaraan listrik. Masyarakat masih berpikir kebutuhan pokok yang lebih fleksibel demi bisa menjamin kehidupannya.
Kapitalisme membuat negara sibuk berdagang untuk rakyatnya sendiri. Mental negara menjadi mental pebisnis yang menawarkan dagangan untuk rakyatnya, bukan memberikan pelayanan terbaik demi terjaminnya kehidupan masyarakat.
Negara juga sibuk menjadi tim pemasaran bagi perusahaan-perusahaan besar di balik proyek untuk rakyat. Semua keuntungan itu masuk ke dalam kantong pejabat, bukan kepada rakyat. Sekali lagi, rakyat hanya akan menjadi korban yang dipaksa untuk membeli dagangan negara.
Walhasil, masyarakat pontang-panting membanting tulang pagi dan malam. Krisis ekonomi semakin membuat rakyat terhimpit. Harga kebutuhan barang pokok terus melejit. Hidup masyarakat semakin tercekik.
Padahal dalam Islam, negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam menjamin kebutuhan pokok hidup warga negaranya. Negara selalu memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan individu warga negaranya, apakah itu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ataupun aspek penunjang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Negara tidak akan memperjualbelikan sesuatu untuk rakyatnya demi keuntungan, karena negara adalah penanggungjawab dimana segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. di akhirat kelak.
Rasul saw. bersabda: “Pemimpin manusia adalah pengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad).
Dalam mengurusi rakyat, pemerintah hendaklah berlaku seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, “Sayyidu al-qawmi khâdimuhum (Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka).” (HR Abu Nu’aim)
Pengurusan rakyat oleh pemerintah ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan menjalankan seluruh hukum dan aturan Allah Swt. dalam wujud penerapan syariat-Nya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a’lam bisshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by unsplash.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
