Sudah saatnya kita segera kembali kepada pengaturan dengan sistem ekonomi IsIam. Dengan penerapan semua aturan Islam secara menyeluruh, akan melahirkan para pemimpin yang bertakwa dan siap mengambil amanah besar mengurusi urusan rakyat.
Oleh Vivi Rumaisha, S.Si.
(Aktivis Muslimah)
JURNALVIBES.COM – Bagai pungguk merindukan bulan. Berharap perubahan menuju keberkahan dalam sistem kapitalisme-demokrasi adalah hal yang mustahil. Sistem yang diterapkan di seluruh dunia saat ini telah meningkatkan keresahan di tengah kehidupan. Mampukah masyarakat sadar dan bergerak untuk kabur dan meninggalkan sistem yang rusak ini? Ataukah tetap bertahan dalam angan-angan yang berkepanjangan?
Alih-alih menyelesaikan masalah, namun nyatanya melahirkan masalah baru. Efisiensi anggaran di sejumlah menteri dan kepala badan mengungkapkan dampak pemangkasan anggaran Rp306,69 triliun di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Hal yang sama pun berdampak pada daerah karena Inpres ini mengamanatkan seluruh daerah untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran.
Dilansir dari tribunnews (08-02-2025), Kota Balikpapan sebenarnya sudah mulai melakukan efisiensi anggaran sebelum instruksi tersebut diterbitkan, kata Alwi Al-Qodri, ketua DPRD Balikpapan. Lanjutnya, salah satu tantangan terbesar kini adalah pembiayaan program makan gratis menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.
Bupati Kutim juga menginstruksikan pemangkasan belanja untuk seluruh perangkat daerah. Dalam instruksi yang dikeluarkan Bupati pada 10 Februari 2025 di Sangatta, beliau menggarisbawahi bahwa perangkat daerah harus memangkas sejumlah pos pengeluaran. Sedangkan di Samarinda terjadi aksi tolak efisiensi anggaran terutama pendidikan. Seruan aksi menuntut kenyataan pendidikan yang semakin mahal, layanan dan fasilitas pendidikan yang semakin buruk. Layanan publik yang menjadi hak dasar justru dipangkas. (kutaitimurkab,, 11-02-2025)
Satu persatu kabar berita beredar dari berbagai wilayah hampir seluruh Indonesia terkait efisiensi anggaran tahun 2025 ini. Sejatinya, pemangkasan anggaran apapun dalam sistem ekonomi kapitalis hari ini tidak akan mengubah apapun. Karena dalam sistem ekonomi ini, pemasukan kas negara banyak mengandalkan pajak, dan utang yang sudah tentu tidak pro pada rakyat. Sebaliknya rakyat terus diperas sebagai sumber pemasukan utama bagi negara. Bahkan ketika kas negara kosong dan banyak utang luar negeri, maka negara memalak rakyat dengan menaikan pajak. Inilah potret buram sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di seluruh dunia saat ini.
Selain itu pengambilan kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang menjadi salah satu penyebab dipangkasnya anggaran di berbagai bidang. Mulai dari proses perumusan kebijakan yang tidak tepat hingga perencanaan pelaksanaan, sumber anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan tidak melalui kajian yang matang. Pada akhirnya ketidakjelasan program bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi yang lebih berimbas adalah terciptanya kebingungan di tengah masyarakat. Lagi-lagi masyarakat yang terus menjadi tumbal atas kebijakan dalam sistem demokrasi-sekuler hari ini.
Efisiensi anggaran tersebut berdampak pada program di sektor vital, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan yang harusnya menjadi pelayanan penuh pemerintah kepada rakyat. Jika memang pemerintah tulus mengurusi rakyat, harusnya dijadikan rakyat sebagai prioritas utama pelayanan dan hajat hidup mereka. Bukankah program MBG untuk membantu dan mempermudah urusan rakyat, realisasinya MBG ini semata karena janji kampanye, ujung-ujungnya potong sana-sini.
Sistem kehidupan bernegara hari ini yang bukan berasal dari Islam menyebabkan ketidakpastian yang terus berlanjut. Akidah sekuler yang melandasi kehidupan saat ini menjadi salah satu penyebab melahirkan pemimpin yang tidak amanah mengurusi rakyat dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Buktinya tunjangan besar, kabinet yang semakin gemuk, begitu dengan suka rela mengeluarkan anggaran belanja terkait ini. Namun ketika untuk kepentingan rakyat pengeluarannya masih dipikir-pikir. Pertanyaannya, sebenarnya pemimpin saat ini, pengurus rakyat atau pengurus oligarki?
Berbeda dengan pemerintah dalam sistem Islam yang menetapkan penguasa sebagai pelayan bagi umat. Semua urusan dan hajat hidup rakyat menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Negara Islam dengan mabda Islam yang luar biasa memberikan peran negara dalam bidang, politik untuk mengurus urusan rakyat.
Khalifah sebagai pemimpin negara menjadikan sumber pengambilan kebijakan dari hukum syara’. Jika terdapat masalah baru maka khalifah akan segera menyelesaikan masalah tersebut dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan sunah. Penguasa dalam sistem Islam juga akan meminta pendapat Majelis Umat sebagai perwakilan rakyat. Dengan demikian, Khalifah akan mempertimbangkan matang-matang kebijakan yang ditetapkan dan rakyat tidak akan dijadikan sebagai kelinci percobaan semata.
Profile pemimpin yang amanah mengurusi urusan umat seperti ini hanya ada dalam sistem negara Islam. Karena pemimpin Islam menyadari beratnya amanah dan pertanggung jawaban di akhirat kelak atas apa yang diurusinya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Di dalam sistem Islam, lembaga yang bertugas menerima pemasukan negara dan membelanjakan harta kaum Muslim adalah Baitul maal. Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah di dalam kitab Al-Amwal fii Daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) memerinci harta dalam negara, baik dari sumber pendapatannya, jenis-jenisnya, jenis harta yang dapat diambil dan pihak-pihak yang menjadi sasaran pengambilan harta tersebut, waktu-waktu pemberiannya, cara perolehannya, pos-pos yang mengatur dan memeliharanya, pihak-pihak yang berhak menerimanya, serta pos-pos yang berhak membelanjakannya.
Dengan pengaturan yang demikian, anggaran di baitul maal tidak hanya efisien, namun tepat sasaran dan jauh dari salah kelola baik pendapatan maupun pengeluaran. Dasarnya semua dikelolah sesuai hukum syara dan sudah tentu akan membawa kemaslahatan bagi rakyat.
Sudah saatnya kita segera kembali kepada pengaturan dengan sistem ekonomi IsIam. Dengan penerapan semua aturan Islam secara menyeluruh, akan melahirkan para pemimpin yang bertakwa dan siap mengambil amanah besar mengurusi urusan rakyat. Oleh karena itu, dakwah mengajak kembali kepada aturan Islam harus tetap dilakukan secara aktif untuk mewujudkan kembali kehidupan Islam. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
