Lebih dari 1 juta sarjana di Indonesia menganggur. Simak analisis kritis keterkaitan sistem ekonomi, peran negara, dan solusi mendasar krisis lapangan kerja.
Oleh Normayanti Thamrin Mardhan, S.Pi., M.Pi., Gr.
JURNALVIBES.COM – Bayangkan, kita sudah berjuang bertahun-tahun di bangku kuliah, menguras keringat, waktu, dan biaya yang tak sedikit. Namun, begitu ijazah di tangan, realita justru menampar keras, tidak ada tempat bagi kita di dunia kerja. Ini bukan sekadar cerita rekaan, melainkan kenyataan pahit yang kini dihadapi lebih dari satu juta anak muda di negeri ini.
Dilansir dari Kompas (7/8/2026), data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026 mencatat angka pengangguran berlatar belakang sarjana telah menembus 1,03 juta orang. Angka ini menjadi cermin retak dari jurang lebar antara dunia pendidikan tinggi dan realitas pasar kerja. Pertumbuhan lapangan kerja formal berkualitas tinggi melaju sangat lambat, tak sanggup mengejar gempuran puluhan ribu lulusan baru yang lahir setiap tahunnya. Walhasil, gelar akademis yang digadang-gadang menjadi tiket menuju kehidupan layak kini seolah kehilangan kesaktiannya.
Kondisi ini semakin ironis di tengah lambungnya harapan masyarakat terhadap janji pembukaan 19 juta lapangan kerja baru. Program-program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai belum mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara proporsional. Masalah utamanya bukan hanya ada atau tidaknya pekerjaan, melainkan apakah kesempatan yang tercipta sepadan dengan kapasitas dan latar belakang keahlian para sarjana tersebut.
Di saat ekonomi makro diklaim tumbuh positif, dampaknya justru tak dirasakan di level tapak. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantam berbagai sektor industri. Fenomena ini terlihat nyata di berbagai gelaran bursa kerja (job fair). Ribuan anak muda rela berdesakan di tengah cuaca terik demi menyerahkan selembar CV. Tak jarang, mata cemas para orang tua ikut menyertai langkah anak-anak mereka dari sudut area pameran. Ini membuktikan bahwa pengangguran bukan sekadar deretan angka statistik statistik murni, melainkan tentang beban psikologis keluarga dan redupnya masa depan sebuah generasi.
Lantas, di mana letak akar masalahnya?
Dalam cengkeraman sistem ekonomi kapitalisme, roda pembangunan hampir sepenuhnya bergantung pada akumulasi modal dan investasi. Indikator keberhasilan hanya diukur melalui hitungan abstrak seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Selama kapital terus berputar dan profit tercipta, lonjakan angka pengangguran serta fenomena PHK sering kali diacuhkan sebagai sekadar “efek samping” dari efisiensi pasar. Negara akhirnya memosisikan diri sebatas regulator yang memanjakan pemilik modal, sementara urusan nasib pekerja diserahkan penuh pada hukum suplai dan permintaan.
Kerumitan ini makin memuncak ketika kekayaan alam strategis seperti tambang, minyak, gas, hingga hutan dikuasai oleh segelintir korporasi. Padahal, jika sumber daya melimpah tersebut dikelola penuh oleh negara dan diolah melalui industri hilirisasi nasional, akan tercipta rantai ekonomi raksasa yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja terdidik.
Kondisi ini bertolak belakang dengan paradigma ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu merupakan tolok ukur utama keberhasilan sebuah negara. Negara berkedudukan sebagai raa’in (pengurus dan pelindung), yang wajib memastikan setiap warga negaranya mendapatkan akses penghidupan yang layak.
Melalui sistem Islam yang diterapkan oleh daulah, negara mengambil peran aktif dalam menggerakkan sektor riil. Negara mendirikan industri strategis berbasis kepemilikan umum, membangun infrastruktur produktif, serta menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pendidikan tidak diarahkan sebatas untuk memburu lembaran ijazah, melainkan membentuk keahlian produktif yang menopang pembangunan.
Jejak sejarah telah membuktikannya. Pada masa Kepemimpinan Umar bin Khattab, pemerintah terjun langsung memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan atau telantar. Negara hadir bukan sekadar sebagai penonton atau pembuat aturan yang berjarak, melainkan sebagai penanggung jawab utama atas kesejahteraan rakyatnya.
Satu juta sarjana yang menganggur hari ini adalah jeritan diam dari sistem yang sedang bermasalah. Mereka adalah anak-anak muda yang menuntut keadilan atas masa depan yang telah mereka perjuangkan. Sudah saatnya kita merombak cara pandang pembangunan, keberhasilan ekonomi tak boleh lagi diukur dari megahnya angka investasi, melainkan dari keberhasilan para sarjana yang mendapatkan haknya untuk berkarya dan hidup layak. Wallahu a’lam bisshowab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
