Oleh. Sri Susanti
(Pegiat Literasi)
Mendengar kata kesehatan dan gratis tentu seketika membuat mata berbinar. Karena salah satu bagian yang penting dalam hidup adalah memiliki badan yang sehat. Jika kesehatan tubuh terjaga maka produktivitas akan meningkat. Masyarakat yang sehat dapat mengurangi pengeluaran untuk berobat. Menjadi momok tersendiri jika berbicara tentang kesehatan.
Cek kesehatan adalah barang yang langka dijumpai di masyarakat , terutama masyarakat menengah ke bawah. Bagi kalangan masyarakat menengah atas setiap saat mereka bisa cek kesehatan secara mandiri tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat menengah ke bawah lebih baik untuk membeli kebutuhan hidup daripada cek kesehatan mandiri.
Ada berita gembira yang didatangkan oleh pemerintah seperti yang dilansir oleh beritasatu (28-01-2025), Kementrian Kesehatan ( Kemenkes) mengatakan program kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pekan kedua Februari 2025. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut. Anggaran program tersebut sebanyak 4,7 T diambil dari APBN dengan target 60 juta selama lima tahun ke depan diharapkan 275 juta warga negara terlayani program tersebut.
Sepertinya menyenangkan sekali bukan, melihat program pemerintah ini. Tapi ternyata untuk mendapatkan cek gratis tidaklah semudah yang dibayangkan yaitu langsung datang ke klinik atau puskesmas terdekat. Ada delapan syarat untuk mendapatkan layanan tersebut beberapa di antaranya yaitu memliki aplikasi Satu Sehat Mobile, memliki BPJS kesehatan dengan status peserta aktif, berlaku gratis 30 hari setelah ulang tahun, khusus bayi skrining gratis berlaku 24 jam atau dua hari setelah persalinan dan membawa KTP, KK, KIA (Kartu Identitas Anak).
Melihat lima syarat di antara delapan syarat yang harus dilakukan mandiri ternyata cukup berat, terutama yang tidak memiliki kelima syarat tersebut. Mau tidak mau untuk mendapatkan cek gratis kesehatan masyarakat harus punya HP android dan dapat mengaplikasikannya. Bagi orang tua yang sudah sepuh dan hanya ada HP jadul atau yang tidak punya HP otomatis langsung akan tersingkirkan untuk layanan garis tersebut. Belum lagi mereka harus ada identitas, untuk masyarakat yang KTP dan KK hilang atau tidak sesuai domisili dipaksa untuk mundur teratur.
Tentunya miris dan terasa tidak adil untuk semua kalangan. Bagaimana mungkin bisa mencapai Indonesia sehat kalau syarat yang diajukan justru menyulitkan dan membebani. Sedangkan uang yang harusnya untuk keperluan hidup terpaksa mereka alihkan untuk membeli hp android sementara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mungkin mereka akan berutang atau yang lain. Adanya progam ini ternyata bukan meringankan beban rakyat, namun justru semakin bertambah.
Masyarakat akan disuguhi madu yang ternyata rasa empedu karena ternyata kita juga dihadapkan dengan jumlah nakes yang kurang, baik secara jumlah maupun sebarannya. Per 31 Des 2023 terdapat 230.564 dokter di Indonesia. Jumlah bisa saja kurang atau lebih. Ketimpangan pun juga terjadi karena sebaran dokter banyak yang di pulau Jawa – Bali. Sementara di pulau lain lebih sedikit apalagi hingga daerah pelosok. Maka tidak heran jika kita mendengar ada orang yang ketika sakit dan berbuat ke rumah sakit harus di tandu sekian jam. Bisa saja akibat hal ini harusnya orang yang yang sakit masih bisa diselamatkan tetapi karena kurangnya fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang buruk mengakibatkan orang tidak bisa tertolong.
Kebijakan yang zalim dihadapi masyarakat seperti kenaikan tarif listrik, gas, BBM dan susahnya mendapat layanan publik yang menjadi hak rakyat. Masyarakat yang tinggal di daerah 3T menjadi lebih susah lagi karena kurangnya fasilitas kesehatan, SDM , sarana dan prasarana, infrastruktur yang yang belum memadai. Meskipun nanti akan diperbaiki secara bertahap tetapi mengingat angka korupsi di Indonesia yang luar biasa dan keberpihakan untuk kalangan tertentu pasti akan menghambat terwujudnya program ini.
Sistem kapitalis yang diterapkan di negara ini sumber pemasukan utamanya dari utang dan pajak. Ada banyak risiko terjadinya kegagalan program, kalaupun berjalan rakyat akan mendapatkan tambahan beban. Diperkirakan Rp 30,5 – Rp 40 juta per orang beban utang dari pemerintah. Mantap bukan?
Berbeda dengan sistem Islam, kesehatan adalah hak setiap warga negara baik muslim atau nonmuslim baik miskin ataupun kaya. Disediakan secara gratis. Pembiayaan diambil dari baitul maal, bagian dari kepemilikan umum. Negara memiliki sumber pemasukan yang besar seperti dari SDA yang dikelola oleh pemerintah sehingga pemasukan penuh untuk negara (bukan dapat pajak sekian persen dari milyaran atau triliunan yang dihasilkannya) sehingga mampu memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan rakyat.
Negara juga berupaya meningkatkan upaya promotif dan preventif yaitu meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit sehingga upaya optimalisasi ini mampu meningkatkan angka kesakitan. Tentu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang sangat baik.
Konsep layanan yang mudah, cepat dan profesional akan menjadi pedoman negara dalam memberikan layanan kesehatan pada rakyat dengan pelayanan terbaik.
Oleh karena itu kita harus tetap semangat berjuang agar sistem yang rusak ini bisa segera berganti dengan sistem Islam. Sebuah sistem yang terbukti mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sistem yang bersumber dari Sang Pencipta, yang mampu menyejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Wallahu a’lam bishawab
Wallahualam bissawab.[]
Editor : HafidzahLathifah; Ilustrator : Fahmzz
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
