Satu individu yang tidak tercukupi pangannya, dinilai sebagai krisis. Maka, negara hadir untuk men-support semua kebutuhan perindustrian. Penelitian dan pengembangan teknologi menjadi faktor yang harus dikerahkan untuk membuat sektor pangan semakin maju, berkembang, dan terus berinovasi ke arah mandiri.
Oleh Juniwati Lafuku, S.Farm.
(Pemerhati Sosial)
JURNALVIBES.COM – Impor cabai di tengah surplus cabai. Ironi yang hingga hari ini masih bertahan di negara kita. Bahkan, harga cabai semakin “pedas” di kala pandemi.
Beberapa waktu lalu sempat viral, video yang menunjukkan seorang petani merusak sendiri kebun cabai miliknya. Ada pula petani yang memiliki kebun cabai seluas dua hektar membiarkan cabainya di pohon hingga membusuk, tak dipetik. Hal ini karena harga cabai yang anjlok di pasaran. Untuk memetik cabai saja, diperlukan buruh petik yang sekali petik bisa sampai 10 Kg diupah Rp. 50.000,./hari. Sementara harga satu Kg cabai di pasaran hanya Rp. 5.000,./Kg, Belum lagi biaya angkut, dll. Jelas hal ini membuat para petani gigit jari.
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Yogyakarta,  Hempri Suyatna menyayangkan kebijakan adanya impor cabai yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat pandemi. Berdasarkan data yang dihimpunnya, pada bulan Januari-Juni 2021 ini Indonesia melakukan impor cabai yang mencapai 27.851,98 ton atau senilai Rp8,58 triliun. Adapun India sebagai pemasok paling besar.
Hempri kemudian menambahkan problem utama pemerintah yakni tidak pernah serius membangun kedaulatan pangan di negara sendiri (ayoyogya.com, 29/8/2021).
Seharusnya pemerintah perlu melihat kembali kepada kebijakan pangan yang menjadi landasan kerja era Kabinet Indonesia Maju. Seperti diketahui kebijakan pangan yang tertuang dalam nawacita kedaulatan pangan muaranya adalah peningkatan kesejahteraan para petani.
Petani Tak Sejahtera: Bukti Ekonomi Neoliberal Gagal Membangun Kemandirian Pangan
Keberadaan petani sebagai penopang pangan dipertanyakan kesejahteraannya. Hal ini terus berulang entah sampai kapan keadaan seperti ini akan terjadi. Tentu, ada yang harus dikoreksi dari sistem ekonomi neoliberal yang digunakan negara.
Menitikberatkan permasalahan pokok, bahwa pasar dan politik
sama-sama memojokan sektor pertanian dan sektor-sektor lain dengan basis sumber daya alam. Kebijakan ekonomi dan politik internasional sering tidak bersahabat dengan sektor yang amat strategis. Produk pertanian Indonesia masih menghadapi distorsi dalam tata niaga dan pemasarannya. Sehingga mengakibatkan inefisiensi serta memiskinkan petani.
Panjangnya mata rantai pemasaran pada beberapa komoditas pertanian rakyat, membuat petani sulit mendapatkan harga yang layak. Sehingga setiap kali mereka menjual hasil panennya, harga yang diperoleh selalu rendah di bawah standar pasar. Negara-negara maju, yang mengandalkan industri berteknologi tinggi yang memiliki tingkat penghasilan per kapita sangat besar, umumnya memproteksi petaninya yang notabene hanya sedikit jumlahnya.
Sehubungan hal tersebut Indonesia perlu membuat produk politik untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutkan dan semua ini perlu adanya komitmen Politik dari DPR (Lembaga Legislatif), Pemerintah (Lembaga Eksekutif), Lembaga Yudikatif, Lembaga Riset, dan Kelembagaan keuangan yang hingga hari ini dipertanyakan kinerjanya.
Sangat disayangkan, adanya liberalisasi di sektor ekonomi merupakan tantangan yang justru mematikan petani kecil. Negara kita tidak mampu bersaing dengan negara maju di pasar bebas. Ketahanan pangan pun goyah.
Sistem ekonomi neoliberal yang digunakan saat ini, menghilangkan peran negara sebagai regulator yang mengurus urusan masyarakat dari hulu ke hilir, memastikan kesehatan terpenuhi. Alih-alih sejahtera, negara justru membuka peluang seluas-luasnya untuk swasta yang memiliki modal besar agar mengambil alih. Jelas sudah, yang tidak memiliki modal akan tersingkir.
Korporasi-korporasi besar yang menguasai sektor pertanian di negeri ini. Merekalah yang menyokong pemerintahan dan mendanai partai yang bersaing selama pemilu. Dengan begitu, partai berkuasa yang naik sebagai pemimpin kebijakannya akan selalu menuruti para pemilik modal, bukan lagi mementingkan kesehatan rakyat. Data lapangan hanya sekadar angka. Faktanya masih jauh dari sejahtera.
Sementara petani kita, yang tidak diproteksi dari segi pengadaan sarana pertanian dan teknologi, akan mengalami nasib tidak jauh berbeda dengan hari ini.
Islam Wujudkan Kemandirian Pangan
Dalam Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan rakyat (basic needs), serta memastikan tiap individu telah menerima haknya, bukan berdasarkan ukuran perkepala keluarga.
Termasuk dalam hal pangan, khalifah akan menunjuk ahli ekonomi yang salah satu tugasnya mengadakan sarana dan prasarana agar pengelolaan pangan dapat optimal, tidak lepas tangan. Dikawal dari hulu ke hilir. Tidak membuka celah bagi asing untuk mengelola hajat hidup orang banyak. Karena jika hal ini dilakukan, masyarakat akan menderita.
Satu individu yang tidak tercukupi pangannya dinilai sebagai krisis. Maka, negara hadir untuk men-support semua kebutuhan perindustrian. Penelitian dan pengembangan teknologi menjadi faktor yang harus dikerahkan untuk membuat sektor pangan semakin maju, berkembang, dan terus berinovasi ke arah mandiri.
Berdasarkan catatan sejarah dan komentar para ilmuwan termasuk dari Barat, sistem pertanian pada era Spanyol Muslim merupakan sistem pertanian yang paling kompleks dan paling ilmiah yang pernah disusun oleh kecerdikan manusia.
Joseph McCabe, cendekiawan berkebangsaan Inggris, mengungkapkan, di bawah kendali Muslim Arab (pada masa khilafah), perkebunan di Andalusia jarang dikerjakan oleh budak. Perkebunan dikerjakan oleh para petani sendiri. Saat yang sama, bangsa Eropa masih didukung oleh sistem feodal, saat tanah dikuasai oleh para tuan tanah dari kalangan bangsawan, sedangkan petaninya hanya sebagai buruh tani yang miskin.
Di sepanjang Sungai Guadalquivir Spanyol juga terdapat 12 ribu desa yang berkecukupan, bahkan makmur. Revolusi Pertanian Islam telah diawali pada abad ke-7 yang membuat negeri-negeri Islam berkembang pesat dan memiliki masyarakat makmur dari hasil pertanian. Para ahli geografi awal mengungkapkan, terdapat 360 desa di Fayyum, sebuah provinsi di Kairo, Mesir, yang masing-masing dapat menyediakan kebutuhan makanan bagi penduduk seluruh Mesir setiap hari.
Ada pula 200 desa di sepanjang Sungai Tigris, Irak, yang pertaniannya juga maju. Sensus yang dilakukan pada abad ke-8 di Mesir mengungkapkan bahwa dari 10 ribu desa di Mesir tak ada desa yang memilliki bajak kurang dari 500 unit.
Tak aneh, wilayah-wilayah yang sebelumya terbelakang secara pertanian, setelah berada di bawah khilafah mengalami kemajuan yang pesat. Wilayah Mediteranian yang sebelumnya terbelakang, dengan datangnya Islam segalanya pun berubah. Kaum Muslim yang datang ke wilayah itu memperkenalkan berbagai macam tanaman baru sehingga garapan pertanian pun kian beragam.
Seorang ahli agronomi Andalusia seperti at-Tignari yang berasal dari Granada, membuat referensi tentang tanaman-tanaman yang memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pertanian yang cukup signifikan.
Betapa teraturnya pengelolaan pertanian dalam negeri yang menerapkan sistem Islam. Sehingga ketahanan pangan dapat terjaga, petani pun hidup sejahtera. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
