Begitu sempurnanya Syariat Islam mengatur berbagai sisi kehidupan yang kompleks dan multidimensi. Negara yang menerapkan Islam tentu akan sejahtera sebab menggunakan aturan dari Allah sehingga rahmat dan ampunan Allah akan turun dan menyelimuti negara beserta para penduduk di dalamnya. Negara mana lagi yang mau mengambil Islam kafah sebagai sistem kehidupannya kecuali Daulah Khilafah?
Oleh Ummu Shafiyya Asy-Syarifah
JURNALVIBES.COM – Sudah hampir satu setengah tahun sejak pandemi Covid-19 menjangkiti negeri ini, hingga kini masih belum ada tanda-tanda pandemi akan berakhir. Sejak awal, para penguasa negeri ini meremehkan Covid-19 dengan berbagai kelakar dan guyonan. Apakah pantas sikap demikian diambil oleh para pemangku kebijakan?
Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah rupanya masih belum mampu untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, terlebih menjadikannya nol kasus, rasanya seperti panggang jauh dari bara. Tak hanya itu, bila dicermati kebijakan pemerintah seringkali berubah-ubah. Mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro), hingga PPKM Darurat yang kini tengah diterapkan dan rencananya akan diperpanjang, tidak ada satupun yang dapat mengatasi pendemi hingga tuntas.
Gonta-gantinya kebijakan pemerintah adalah sinyal ketidakseriusannya dalam menangani wabah. Gagap dan kelabakan nampaknya itulah yang dialami oleh pemerintah. Hingga akhirnya, rakyat terpaksa menjadi korban dari kebijakan ugal-ugalan. Malang nian nasib rakyat, terutama mereka yang berada pada golongan menengah kebawah. Sudahlah tidak memiliki cukup dana untuk menyambung nyawa, dituntut untuk memenuhi prokes yang pun butuh biaya, masih harus menelan pil pahit terhambatnya pemasukan sebab pemberlakuan pembatasan.
PPKM Tidak Efektif, Lonjakan Kasus Masih Aktif
Pemberlakuan PPKM sejak dari awal memang tidak diniatkan untuk menolkan kasus Covid-19, melainkan hanya menekan laju penyebarannya. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, PPKM Darurat memang telah menurunkan mobilitas masyarakat namun hal tersebut belum cukup untuk menurunkan angka kasus positif Covid-19. Justru kasus terus meningkat hingga menembus angka 50.000 kasus per harinya. (Kompas.com, 16/7/21)
Senada dengan pendapat Anggota Komisi IX DPR, Aliffuddin, menurutnya laju penularan Covid-19 masih belum bisa ditekan oleh pemberlakuan PPKM Darurat, alias masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan pengelolaan Satgas yang tidak terkoordinasi dengan baik dari setiap daerah. Ia juga menuturkan langkah terbaik yang semestinya ditempuh untuk menuntaskan pandemi adalah dengan menerapkan lockdown, namun pemerintah merasa berat sehingga lebih memilik menjalankan PPKM Darurat (Kompas.com, 16/7/21)
Sungguh ironi, di tengah semrawutnya kondisi negara ini, mulai dari ambruknya sistem kesehatan, tingginya angka kasus positif Covid-19, bebasnya warga negara asing masuk ke dalam negeri, hingga banyaknya rakyat yang kehilangan sumber penghidupan. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah seolah tak menawarkan solusi pasti, kecuali ketidakjelasan hingga rakyat bingung dan lambat laun kehilangan trust (kepercayaan) kepada pemerintah. Bila demikian, bukankah pandemi akan semakin susah diatasi?
Kebijakan Tidak Tegas: Ekonomi Nahas, Pandemi Mengganas
Sejauh ini, pemerintah nampak masih sebatas mengotak-atik istilah penanganan pandemi, selain tak memberikan hasil, justru akan membingungkan rakyat. Pada gilirannya akan membuat rakyat malas mengikuti imbauan dari pemerintah yang berubah-ubah. Apalagi disertai dengan implementasi yang acak-acakan. Maka, tidak berlebihan jika mengatakan bahwa tidak selesainya kasus Covid-19 justru digawangi oleh pemerintah itu sendiri.
Tidak heran, pemerintah nampak maju mundur untuk memutuskan perpanjangan PPKM Darurat sebab banyaknya risiko yang tak bisa dihindari. Mulai dari penyaluran bansos yang masih belum merata, vaksinasi yang belum menyentuh seluruh elemen masyarakat, hilangnya kepercayaan rakyat yang menyebabkan turunnya kedisiplinan dalam mematuhi prokes, hingga merosotnya ekonomi sebab laju pergerakannya terhambat oleh PPKM Darurat.
Kasus Covid-19 yang justru pecah telur di masa PPKM Darurat sebagai rekor tertinggi sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 silam. Berdasarkan data dari covid.go.id, tercatat ada penambahan 56.757 kasus Covid-19 di Indonesia pada Kamis (15/7/21). Tingginya kasus Covid-19 kontras dengan merosotnya perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III/2021 diprediksi akan melambat di kisaran empat hingga 5,4 persen. (Serambinews.com, 16/7/21)
Sistem Salah dan Pemimpin Tidak Amanah
Amburadulnya penanganan pandemi tidak hanya disebabkan oleh kebijakan yang tidak tegas dan ugal-ugalan. Perlu dipahami bahwa kebijakan mencla-mencle hakikatnya lahir dari karakter pemimpin yang tidak amanah. Pemimpin demikian tidak menjadikan rakyat sebagai fokus utama, melainkan sebagai sampingan atau bahkan dianggap beban.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa bantuan sosial tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Menurutnya, harus ada gotong-royong masyarakat dan ada gerakan yang membantu mereka yang kurang beruntung (Serambinews.com, 16/7/21).
Menyedihkan, rakyat sudah dalam kondisi terhimpit pandemi dan ekonomi, tetapi masih diminta memenuhi kebutuhan hidup dan kesehatan mereka sendiri. Ditambah pil pahit bahwa pemerintah dengan terang tak sanggup menanggung bantuan sosial secara menyeluruh bagi mereka yang membutuhkan.
Begitulah karakter pemimpin yang dilahirkan dari sistem yang salah, sistem kapitalisme yang mengutamakan asas manfaat dan enggan ambil pusing urusan rakyat. Hanya mencetak pemimpin yang mengumbar janji-janji manis alias King of Lip Service, namun implementasi kebijakannya sungguh tragis.
Putus Rantai Pandemi dengan Aturan Asy-Syari’
Islam adalah seperangkat aturan kehidupan yang berasal dari Allah Swt. Yang Maha Sempurna. Kesempurnaan Islam tidak hanya berlaku dalam perkara ibadah mahdhah yang bersifat individual, tetapi juga untuk perkara bermasyarakat dan bernegara. Apakah Islam memiliki solusi atasi pandemi? Tentu saja. Setidaknya ada lima prinsip sahih yang Islam tawarkan untuk memutus rantai pandemi.
Pertama, lockdown. Area yang terjangkiti wabah akan dikunci, sementara area yang baik-baik saja dibiarkan beraktivitas sebagaimana kehidupan normal. Hal ini menunjukkan bahwa lockdown memiliki kemampuan untuk memutus rantai penularan virus. Jangkauan daerah yang diterapkan kebijakan lockdown bergantung kepada pandangan ahli epidemiologi yang terkait. Selain itu, hasil testing dan tracing yang cepat dan akurat menjadi salah satu instrumen kunci yang sangan krusial.
Kedua, social distancing. Negara akan berusaha membatasi mobilisasi rakyat dengan penjagaan jarak sosial dan pencegahan kerumunan. Sepuluh abad yang lalu, Islam sudah menerapkan prinsip ini dan sukses memutus rantai penularan. Baru-baru ini melalui riset, konsep social distancing juga telah diakui kemampuannya.
Ketiga, karantina yaitu pemisahan individu yang sehat dari yang terinfeksi virus meski tanpa gejala. Suksesnya prinsip ini sangat bergantung pada aktivitas testing dan tracing yang dilakukan.
Keempat, pengobatan hingga sembuh bagi setiap oang yang terinfeksi meski tanpa gejala. Fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis disediakan oleh negara dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat tanpa memandang strata yang ada.
Kelima, peningkatan imunitas masyarakat dengan menjamin dan memfasilitasi terwujudnya pola hidup sehat dan syar’i. Mulai dari memberikan edukasi tentang pola hidup sehat di tengah situasi pandemi hingga memastikan setiap individu masyarakat benar-benar terpenuhi seluruh kebutuhan hidup dasarnya, tanpa pandang bulu.
Begitu sempurnanya Syariat Islam mengatur berbagai sisi kehidupan yang kompleks dan multidimensi. Negara yang menerapkan Islam tentu akan sejahtera sebab menggunakan aturan dari Allah sehingga rahmat dan ampunan Allah akan turun dan menyelimuti negara beserta para penduduk di dalamnya. Negara mana lagi yang mau mengambil Islam kafah sebagai sistem kehidupannya kecuali Daulah Khilafah? Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
