Memerintah berarti dengan seperangkat peraturan, yaitu untuk ditaati dan dijalankan. Bukankah ini adalah kunci dari persoalan yang berlarut-larut ini, yaitu ketika kita mengabaikan ayat yang ada dalam surat Al A’raf, bahkan seluruh Al Qur’an.
Oleh Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban)
JURNALVIBES.COM – “Intronya pertama, kita tidak meninggalkan Tuhan Yang Maha Esa, dalam kesepakatan ini, kedua tidak berhadapan atau melawan instruksi dari pusat. Kita cari jalan tengah yang bagus bagaimana untuk Kabupaten Sidoarjo,” kata Muhdlor, Bupati Sidoarjo, dalam diskusi di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (1/7/2021) malam.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Kabag Kesra, FKUB, MUI, dan pemuka agama. Diskusi ini berlangsung sebab Kabupaten Sidoarjo dalam panduan Implementasi Pengetatan Aktifitas Masyarakat pada PPKM Darurat Provinsi- Provinsi di Jawa-Bali, berada di level 4. Di mana semakin tinggi levelnya berarti semakin tinggi pula kasus Covid-19 di daerah tersebut.
Dalam Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali, Pemerintah membagi asesmen situasi pandemi di kabupaten/kota di Jawa-Bali menjadi dua level, yaitu level 4 dan level 3. Ada 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali (suarasurabaya.net, 2/7/2021).
Sebagai konsekuensi pemberlakuan asesmen ini, ada perubahan perilaku yang diwajibkan pemerintah daerah, di antaranya perkantoran dan sekolah wajib daring 100%, tempat ibadah pun demikian, sedang mal dan restoran masih boleh beroperasi 25% hingga pukul 17.00. Sedang kegiatan esensial seperti rumah sakit dan pasar 50 % dengan prokes ketat.
Pengetatan ini makin merepotkan rakyat. Kembali rakyat diminta untuk taat dan tenang. Lantas, dengan asesmen ini adakah jaminan Covid-19 segera reda? Bukan pesimis, namun jelas tidak! pertama, karena belum ada pemisahan secara pasti antara yang sakit dan sehat, dengan datangnya virus varian baru yang lebih cepat penularannya, sangat mungkin pengetatan ini tetap menjadi jalan bagi OTG (Orang Tanpa Gejala) menularkan virus yang ada padanya. Faktanya ini hanyalah berganti istilah, bukan ganti penanganan.
Pihak yang paling mendapat tekanan adalah pihak rumah sakit, hotel rujukan, dan tentu saja para tenaga kesehatan. Merekalah garda terdepan menghadapi para pasien dari sejak perawatan hingga meninggal dunia. Seandainya pemerintah berani mengambil resiko memisahkan secara mutlak mereka yang sakit dari yang sehat, menutup seluruh kegiatan masyarakat, dan menanggung seluruh biaya hidup selama isolasi, tentulah Covid-19 ini bisa segera dikendalikan. Jelas itu tidak mungkin, dari sisi biaya sangatlah besar. Terlebih dengan skema pendapatan pemerintah yang hanya bertumpu pada pajak dan utang. Dengan sedikit pemasukan daerah non pajak dan non utang hal itu adalah khayali.
Kedua, ini membuktikan kegagalan penguasa secara umum dalam sistem kesehatannya, bahkan seluruh aspek. Jika saja sejak awal tidak meremehkan akibat dari virus Corona ini, tentulah hari ini tidak akan terlalu berdarah-darah. Alih-alih menangani Covid-19 melalui pariwisata, ekonomi, subsidi, insentif pajak dan lain sebagainya, justru pemerintah memaksa rakyat untuk berjuang sendiri. Nasib rakyat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Akibat covid-19 mereka kehilangan pekerjaan, di sisi lain pemerintah menekan melalui tingginya biaya hidup dan banyaknya pungutan termasuk pajak.
Belum lagi dengan informasi dan kebijakan yang berbeda setiap departemennya, membuat polemik di tengah masyarakat. Hingga seolah muncul dua kubu, mereka yang percaya adanya Covid-19 sehingga mereka patuh dan disiplin. Sementara yang lain apatis, bahkan menjelek-jelekkan pemerintah dan hampir-hampir tidak taat prokes. Mereka menebar berita konspirasi, tipu-tipu, politik komunis, dan yang lainnya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak! Sejatinya rakyat sudah jumud dengan keadaan yang tidak kunjung membaik. Bukan karena tidak sabar, namun memang telah salah atur.
Akar persoalannya ada pada sistem kapitalisme dalam bingkai politik demokrasi. Sistem ini hanya melahirkan pemimpin yang zalim, tidak amanah, tidak tahu posisi apa bagi dia yang seorang pemimpin, bahkan tak adil. Sebab tidak berdasar Al Qur’an dan sunah. Mengapa harus berdasar Al Qur’an dan sunah? Sistem selainnya telah terbukti gagal dan cacat bawaan, sistem ini disusun manusia berdasarkan intelektualitasnya.
Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas `Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam”. (TQS. Al A’raf [7]: 54).
Memerintah berarti dengan seperangkat peraturan, yaitu untuk ditaati dan dijalankan. Maka bukankah ini adalah kunci dari persoalan yang berlarut-larut ini, yaitu ketika kita mengabaikan ayat yang ada dalam surat Al A’raf, bahkan seluruh Al Qur’an. Sebab praktis kita menggunakan KUHP yang jelas buatan manusia. Kita telah mengambil hak Allah, naudzubillah. Maka, tak ada jalan lain, kita harus dakwahkan untuk kembali kepada aturan Allah Swt. saja, agar beroleh kehidupan yang lebih baik. Wallahua’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
