Opini

Program Populis tapi Bermasalah: Koperasi Merah Putih dalam Kacamata Syariat

Islam menghendaki perombakan total pada sistem pengelolaan ekonomi global dan nasional, beralih dari cengkeraman kapitalisme menuju sistem Illahi yang adil, menyejahterakan, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.


Oleh Fahma Zakiya Zulfi
(Aktivis Muslimah Bogor)

JURNALVIBES.COM – Pemerintah saat ini tengah gencar menjalankan program nasional ambisius berupa pendirian 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KOPDES) Merah Putih yang diproyeksikan sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Secara tertulis di atas kertas, program ini menjanjikan pemerataan dan kebangkitan ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah. Namun, dalam implementasinya di lapangan, program populis ini justru menyisakan segudang polemik. Mulai dari pemilihan lokasi yang dinilai tidak strategis dan jauh dari permukiman warga, ketidakjelasan mekanisme operasional, hingga realisasi proyek yang sarat penyimpangan.

Ironisnya lagi, pelaksanaan program ini sempat diwarnai tragedi kemanusiaan tatkala pelatihan militer bagi calon manajer KDMP berujung maut dengan tewasnya 5 orang peserta. Menanggapi berbagai karut-marut ini, pemerintah, melalui sinyal yang diberikan oleh pejabat terkait, menyatakan akan melakukan evaluasi dan merombak program agar lebih efektif. Kendati demikian, evaluasi tambal sulam dinilai tidak akan menyelesaikan akar masalah jika paradigma pembangunan ekonominya sendiri masih cacat sejak dari hulu.

Kapitalisme Biang Kerok Penyimpangan Regulasi Cacat

Apabila ditelaah secara mendalam, fenomena karut-marut KOPDES Merah Putih merupakan cerminan nyata dari watak pembangunan dalam sistem kapitalisme. Pembangunan yang tidak berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, melainkan berorientasi pada target pencapaian proyek, berisiko tinggi melahirkan program yang minim partisipasi publik dan mandul dalam menggerakkan ekonomi desa.

Sistem kapitalisme terbukti melahirkan proyek-proyek mercusuar yang rawan penyimpangan. Anggaran negara yang digelontorkan dalam jumlah masif, dibarengi dengan birokrasi dan pengawasan yang kompleks, justru membuka lebar ruang inefisiensi, praktik rente, hingga potensi korupsi. Kebijakan semacam ini pada akhirnya lebih banyak mengakomodasi kepentingan para pemegang kekuasaan dan para pemilik modal (oligarki), ketimbang benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Dana publik terus disedot untuk membiayai proyek-proyek baru yang instan, sementara persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, seperti kemiskinan struktural dan mahalnya harga kebutuhan pokok, terus dibiarkan tanpa solusi tuntas.

Sebagaimana dicatat oleh para pengamat ekonomi publik, proyek dengan skala masif namun perencanaan yang cacat sejak awal hanya akan menjadi “lahan basah” bagi para pemburu renten ekonomi.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh direduksi sekadar menjadi proyek bagi-bagi anggaran yang mengabaikan efektivitas dan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.”

Islam Memperbaiki Semua Kerusakan Saat Ini

Islam sebagai solusi tuntas atas kegagalan berbagai program ekonomi sekuler-kapitalis, menawarkan pandangan dan aturan yang komprehensif. Ekonomi dalam perspektif Islam harus dibangun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat secara menyeluruh (ri’ayah syu’un al-ummah), bukan sekadar mengejar target angka statistik atau pencitraan proyek populis.

Negara, dalam sistem Islam (Khilafah), diposisikan sebagai raa’in (pelayan dan penanggung jawab penuh) atas kesejahteraan rakyatnya. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui pengelolaan harta milik umum secara mandiri oleh negara, pembukaan lapangan pekerjaan yang luas, serta penerapan mekanisme distribusi kekayaan yang adil, bukan dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar bebas yang zalim.

Kesejahteraan hakiki hanya akan lahir dari penerapan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ekonomi rakyat harus diperkuat dari hulunya—seperti pengaturan kepemilikan lahan, perlindungan terhadap petani dan buruh, serta pelarangan riba—bukan sekadar diberi bantuan seremonial melalui proyek hilir seperti pendirian koperasi yang dipaksakan.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan Islam bersifat sistemik, bukan sekadar tambal sulam atau evaluasi birokratis belaka. Islam menghendaki perombakan total pada sistem pengelolaan ekonomi global dan nasional, beralih dari cengkeraman kapitalisme menuju sistem Illahi yang adil, menyejahterakan, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. wallahu a’lam bishawab. []

Editor: Fathzz; Ilustrator: Fahmzz


Photo Source by pinterest.com

Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button