Cita-cita mewujudkan energi yang bersih dan efisien merupakan hal yang baik. Namun, untuk mewujudkannya tidak bisa dengan kebijakan tambal sulam dengan memindahkan beban dari hilir ke hulu.
Oleh Hamnah B. Lin
JURNALVIBES.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan uji coba konversi kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik 1.000 Watt. Pemerintah membagikan 2.000 paket kompor listrik untuk uji coba di Denpasar dan Solo. Nantinya, hasil uji coba akan dievaluasi dan menjadi dasar pelaksanaan konversi yang lebih masif tahun depan.
Penggunaan kompor listrik diklaim lebih hemat 10—15% dibandingkan kompor gas. Hal ini dalam konteks kondisi tarif listrik dan harga LPG saat ini di pasar internasional. Memasak menggunakan kompor listrik disebut lebih cepat daripada kompor gas sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil.
Wacana konversi kompor gas ke kompor listrik muncul sejak PLN menyatakan tengah mengalami oversupply produksi listrik yang membebani keuangan perusahaan. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa rencana konversi kompor gas LPG ke kompor listrik adalah untuk menyiasati kelebihan pasokan listrik PLN. “Menyalurkan oversupply, kan kalau oversupply harus bayar take or pay, ini kan beban,” katanya (CNNIndonesia, 23/09/2022).
Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyanamemprediksi bahwa hingga akhir 2022 ada kelebihan pasokan daya listrik PLN sebesar 6—7 gigawatt (GW). Berdasarkan sistem take or pay yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Jual Beli Tenaga Listrik atas kelebihan pasokan itu, PLN harus membayar penalti kepada IPP (independent power producer atau perusahaan produsen listrik swasta). Dengan demikian, kelebihan pasokan PLN butuh untuk diserap, yakni melalui program konversi kompor gas ke kompor listrik.
Dengan kebijakan ini, tahun depan pemerintah akan membagikan 300.000 paket kompor listrik dengan anggaran Rp540 triliun. Dalam kondisi ekonomi yang masih babak belur pascapandemi Covid-19, juga kondisi ekonomi global yang sedang lesu karena inflasi, maka urgensi konversi menjadi dipertanyakan.
Salah satunya datang dari Direktur Center Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai ada tujuan lain dari pemerintah dalam program migrasi penggunaan kompor listrik dari kompos gas LPG. Salah satunya untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap bahan bakar fosil. Bhima mengatakan Pemerintah ingin kurangi ketergantungan bahan bakar fosil, tapi di hulu pembangkit listrik masih dominan batubara dan BBM,” kata (merdeka.com, 24/9/2022)
Hanya saja, cara ini dinilai Bhima sangat tidak tepat. Mengingat hulu pembangkit listrik juga masih menggunakan batu bara untuk menghasilkan energi listrik. Alhasil, Bhima mengatakan strategi yang digunakan ini hanya memindahkan beban penggunaan energi. Semula bebannya di hilir kini akan dipindahkan di hulu.
Sehingga beban hanya pindah dari penghematan di hilir menjadi kenaikan pembelian batubara dan bbm impor di hulu pembangkit.
Hal senada juga pernah diungkapkan Ketua Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto. Dia mempertanyakan urgensi migrasi penggunaan kompor listrik, khususnya bagi masyarakat miskin. Menurutnya jika sasaran utama pemerintah mengurangi subsidi impor LPG, maka masyarakat miskin yang jadi target program. Hanya saja dia menilai target sasarannya kurang tepat.
Sugeng khawatir program ini malah bisa merugikan masyarakat miskin karena bebannya bertambah. Mereka yang selama ini menikmati subsidi dari gas LPG harus beralih ke kompor listrik dengan menaikkan daya. Kalaupun menaikkan daya listrik gratis, masalah muncul selanjutnya biaya untuk tagihan atau token listrik. Sehingga seharusnya pemerintah memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin.
Konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke listrik selalu dikaitkan dengan program energi bersih. Tujuannya baik, yaitu mengurangi emisi karbon dengan mengurangi bahan bakar fosil, yaitu minyak. Namun, ternyata di hulu pembangkit listrik masih didominasi batubara dan BBM. Ini menunjukkan kebijakan setengah hati dalam mewujudkan energi bersih.
Jika memang serius mau mewujudkan energi bersih, pembangkit listrik selain batubara dan BBM harus ditingkatkan secara serius. Seperti tenaga bayu, panas bumi, nuklir, dan lain-lain. Namun, untuk meningkatkannya butuh kebijakan yang komprehensif, agar tidak menimbulkan masalah yang lain. Tidak bisa dengan model pembuatan kebijakan yang terburu-buru dan minim visi seperti yang dilakukan pemerintah selama ini.
Cita-cita mewujudkan energi yang bersih dan efisien merupakan hal yang baik. Namun, untuk mewujudkannya tidak bisa dengan kebijakan tambal sulam dengan memindahkan beban dari hilir ke hulu; atau mengurangi impor BBM, tetapi menaikkan impor mobil listrik.
Oleh karena itu, kita butuh visi besar berlandaskan ideologi sahih untuk mewujudkan kemandirian energi sehingga tidak tergantung kepada impor.
Untuk itu butuh penerapan sistem ekonomi Islam yang salah satu wujud aturannya adalah menjadikan tambang strategis menjadi milik umum yang dikelola negara demi kemakmuran rakyat bukan dikelola asing bahkan dikuasai asing.
Selain itu, butuh peta jalan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Peta jalan ini dibuat berdasarkan syariat, bukan peta jalan yang didominasi kepentingan korporasi. Agar konversi kompor dan mobil listrik saat ini untuk semata kepentingan rakyat maka butuh Islam yang mengelolanya. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by unsplash.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
