Inilah realitas hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem kapitalisme. Penguasa sibuk dengan urusannya, sibuk dengan kepentingan pengamanan kursi kekuasaan yang memang berimbas pada pelayanan para kapitalis. Sementara itu, rakyat harus banting tulang memenuhi kebutuhannya sendiri.
Oleh Aan Anisah
JURNALVIBES.COM – Lagi-lagi kata radikal ini kembali digembar-geborkan di tengah-tengah umat. Pemerintah menegaskan kepada TNI dan juga polisi untuk berhati-hati dengan adanya ustaz yang katanya radikal.
Apakah isu radikal sengaja digoreng kembali, karena ketakutan akan terkuaknya kepemimpinan mereka terhadap umat yang semakin nampak tidak baik-baik saja?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini memberikan arahan terhadap TNI-Polri terkait persoalan penceramah ekstremis atau menurut diksi yang dipilihnya sebagai penceramah ‘radikal’. Pihak TNI-Polri secara keseluruhan diminta agar mengimbau istri mereka tidak mengundang para penceramah yang dimaksud dalam acara keagamaan.
Hal yang wajar apabila adanya anggapan bahwa tudingan pemerintah kepada pihak yang mendapat cap radikal ini karena dianggap mengganggu stabilitas kursi. Label “ustad radikal” pun seolah menjadi tumbal guna mengamankan posisi kaum bermodal.
Jika kita telisiki, kelompok masyarakat yang kurang cerdas dalam memvalidasi berita ini lahir dari input informasi dari pihak penguasa dan kaum bermodal (kapitalis). Penguasa terus mendengungkan agar publik waspada terhadap kelompok dan tokoh radikal. Padahal, kelompok dan tokoh yang mereka tuduh itu adalah pihak yang kritis terhadap kezaliman, bahkan mengajukan solusi Islam bagi perbaikan kondisi negeri.
Maka, dapat disimpulkan bahwa radikal menurut persi rezim dan juga yang dimaksud oleh Presiden Jokowi dalam arahannya tersebut adalah mereka yang menyampaikan ceramah yang cenderung mengajak audiens untuk mengganti dasar negara dengan sistem lain, mengajak melakukan aktivitas politik yang bersifat ekstrem semacam mengajak ke jalan kekerasan, memaksakan kehendaknya, dan mengindikasikan tindak terorisme, serta mereka yang memiliki sikap dan nilai-nilai yang anti terhadap demokrasi.
Nama-nama yang tertulis dalam daftar viral itu sudah berceramah sejak lama dengan isi yang sama. Mengapa baru sekarang di cap radikal? Mengapa setelah kontestasi pilakada 2017 baru di persoalkan? Ini sangat jelas bahwa di balik opini radikalisme yang digembar-gemborkan saat ini terhirup aroma kepentingan politik.
Inilah realitas hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem kapitalisme. Penguasa sibuk dengan urusannya, sibuk dengan kepentingan pengamanan kursi kekuasaan yang memang berimbas pada pelayanan para kapitalis. Sementara itu, rakyat harus banting tulang memenuhi kebutuhannya sendiri.
Sungguh sangat miris. Seharusnya pemerintah berusaha menyelami dan memahami keperluan rakyatnya. Mencari solusi atas permasalahan yang menimpa negeri ini.
Maraknya kasus korupsi, perampokan sumber daya milik rakyat oleh pihak asing dan aseng, terjadinya banyak kasus amoral perzinaan, L967, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan keperluan bahan pokok yang naik seperti minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabe, telur dll.
Maka akar permasalahan saat ini sangatlah jelas yaitu penerapan sekularisme secara sistemik di tubuh pemerintah, sehingga menjauhkan masyarakat dari Islam kafah. Padahal solusi berbagai kerusakan tersebut semuanya ada dalam Islam. Islam akan mampu mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pada aspek ibadah saja sebagai mana pemahamaan masayarakat saat ini.
Para ustaz yang dicap radikal oleh pemerintah itu ialah para da’i/penceramah yang hakikatnya adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam apa adanya. Islam tentu bukan sekadar agama ritual, moral dan spiritual belaka. Islam pun mengatur ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, dll. Alhasil, Islam adalah ajaran dan tatacara hidup yang lengkap dan paripurna (Lihat: TQS al-Maidah [5]: 3).
Karena itu merupakan kewajiban para da’i untuk mengajak umat agar mengamalkan seluruh ajaran Islam kafah. Para da’i harus mendorong umat untuk mengamalkan Islam secara total. Tidak setengah-setengah. Tak hanya mengamalkan ajaran Islam seperti shalat, shaum, zakat dan haji saja. Namun juga mengamalkan ajaran Islam yang lain yang terkait muamalah, ‘uqubat (sanksi hukum Islam), jihad, termasuk ajaran Islam seputar kewajiban menegakkan khilafah dan kewajiban untuk menerapkan Islam kaffah, Allah Swt. berfirman,
يُنَادِيْ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ آمِراً إِيَّاهُمْ بِالدُّخُوْلِ فِي اْلإِسْلاَمِ دُخُوْلاً شُمُوْلِيَّا بِحَيْثُ لاَ يَتَّخَيَّرُوْنَ بَيْنَ شَرَائِعِهِ وَأَحْكَامِهِ مَا وَافَقَ مَصَالِحَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ قَبِلُوْهُ وَعَمِلُوْا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ رَدُّوْهُ أَوْ تَركَوُهْ وَأَهْمَلُوْهُ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْبِلُوْا شَرَائِعِ اْلإِسْلاَمِ وَأَحْكَامِهِ كَافَّةً.
Allah Swt. menyeru para hamba-Nya yang Mukmin dengan memerintah mereka untuk masuk Islam secara paripurna (total). Artinya, mereka tidak boleh memilah-milah dan memilih-milih syariah dan hukum-hukumnya. Apa saja yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka, mereka terima dan mereka amalkan.
Lalu apa saja yang tidak sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka, mereka tolak, mereka tinggalkan dan mereka campakkan. Justru wajib atas mereka menerima seluruh syariah dan hukum Islam (Al-Jazairi, Aysar at-Tafasir, 1/97). Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
