Islam menawarkan paradigma yang jelas, negara adalah pelindung, pemimpin adalah pengurus, dan keselamatan rakyat adalah amanah yang tidak boleh ditawar.
Oleh Zia Shaliha
JURNALVIBES.COM – Sudah satu bulan berlalu sejak rangkaian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Aceh dan Sumatera. Namun hingga kini, kondisi darurat belum sepenuhnya pulih. Mereka bahkan harus menggunakan jembatan darurat.
Jembatan darurat tersebut, menjadi satu-satunya akses ke Kota Takengon atau Kabupaten Bener Meriah (BBCNews, 26-12- 2025).
Infrastruktur vital masih rusak, akses warga bergantung pada jembatan darurat yang rawan, dan kebutuhan dasar korban belum terpenuhi secara layak. Situasi ini memunculkan desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengingat besarnya dampak dan lambannya pemulihan.
Di Aceh, warga mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa negara tidak hadir secara nyata dalam menjamin keselamatan hidup mereka. Bahkan, di beberapa titik muncul kembali bendera GAM, sebuah sinyal sosial yang berbahaya. Sejarah menunjukkan, ketika negara dianggap absen, ruang itu dapat diisi oleh ekspresi kekecewaan yang berpotensi meluas. (Beritasatu, 26- 2025)
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah anggaran dan kebijakan penanganan bencana benar-benar memadai, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat? Desakan revisi dan percepatan implementasi UU Penanggulangan Bencana semakin menguat. Realitas ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan implementasi.
Situasi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin anggaran dan kebijakan pemulihan pascabencana yang benar-benar mencukupi. Undang-Undang Kebencanaan yang seharusnya menjamin respon cepat, terpadu, dan berkeadilan, justru lemah dalam pelaksanaan.
Dalam sistem demokrasi-kapitalis, kebijakan sering didasarkan pada, efisiensi anggaran, kalkulasi ekonomi dan pertimbangan politik.
Akibatnya, keselamatan rakyat kerap diposisikan sebagai beban fiskal, bukan kewajiban mutlak. Sistem ini melahirkan penguasa yang cenderung abai terhadap penderitaan rakyatnya, karena orientasi kebijakan tidak berangkat dari amanah, melainkan dari kepentingan.
Sementara itu, Islam memiliki pandangan yang tegas dan mendasar tentang kepemimpinan dan tanggung jawab negara. Pemimpin adalah raa’in (pengurus rakyat).
Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa keselamatan rakyat bukan pilihan kebijakan, melainkan amanah syar’i yang wajib dipenuhi oleh negara.
Negara juga memiliki kewajiban menjaga jiwa manusia. Allah Swt berfirman: “Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”
(TQS. Al-Māidah: 32)
Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga nyawa manusia adalah kewajiban agung. Membiarkan rakyat berada dalam kondisi rawan pascabencana berarti mengabaikan prinsip penjagaan jiwa (hifzh an-nafs).
Penanganan bencana yang lamban, setengah hati, dan tidak menyeluruh merupakan bentuk kelalaian amanah yang berat konsekuensinya.
Dalam Islam, negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok rakyat, terlebih dalam kondisi darurat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Barang siapa di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan baginya.” (HR. Tirmidzi).
Hadis ini menunjukkan bahwa keamanan, kesehatan, dan pangan adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara bukan sekadar bantuan sukarela atau proyek kemanusiaan.
Satu bulan pascabencana bukan sekadar hitungan waktu, melainkan ukuran kehadiran negara. Ketika rakyat mengibarkan bendera putih dan bertaruh nyawa di atas jembatan darurat, itu adalah alarm keras kegagalan sistem.
Islam menawarkan paradigma yang jelas, negara adalah pelindung, pemimpin adalah pengurus, dan keselamatan rakyat adalah amanah yang tidak boleh ditawar. Selama kebijakan masih tunduk pada logika kapitalisme, keselamatan rakyat akan terus menjadi taruhan. Wallahu a’lam bish-shawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
