Negara memegang kekuasaan tertinggi dalam segala aspek untuk pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Di bawah kepemimpinan Islam, para pemimpin yang berintegritas dan kompeten akan dapat terwujud dan mampu mengayomi umat, karena pada hakikatnya seorang pemimpin adalah pelindung.
Oleh Ummu Arumi
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Sudah beberapa pekan saudara kita di Sumatera mengalami bencana yang luar biasa, bencana yang terjadi telah merenggut harta benda bahkan sanak saudara. Sektor pendidikan menjadi salah satu yang juga terdampak akibat banjir serta tanah longsong di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dilansir dari detik ( 09-12-2025), ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Data mencatat sebanyak 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti dalam rapat kerja dengan komisi X.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, situasi pascabencana di Sumatera terkendali dan para pengungsipun terlayani dengan baik, meski ada keterlambatan akibat faktor alam. Hal ini disampaikan setelah mengakhiri kunjungannya ke Aceh dan Sumatera Utara dalam meninjau kondisi para pengungsi seusai bencana banjir dan longsor. (kompas, 13-12-2025)
Bencana alam yang melanda Sumatera dan Aceh telah menyadarkan masyarakat Indonesia akan luasnya area lahan dan hutan yang telah diubah fungsinya menjadi hutan industri dan perkebunan kelapa sawit. Meskipun bencana berasal dari Tuhan yang Maha Pencipta, tidak dapat dimungkiri bahwa tindakan manusia juga turut berperan.
Hilangnya tutupan hutan secara masif menjadi penyebab utama meningkatnya banjir dan tanah longsor, di mana penggundulan hutan secara permanen disebabkan oleh aktivitas manusia yang didorong oleh keserakahan dan ketidak pedulian terhadap konsekuensinya.
Respons pemerintah yang lambat dalam penanganan bencana juga menjadi perhatian. Hingga saat ini, bencana yang telah merenggut ribuan nyawa tersebut belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan pernyataan yang disampaikan, terlihat dari banyaknya warga yang terisolasi terpaksa menempuh jarak puluhan kilometer demi kelangsungan hidup.
Sungguh memprihatinkan situasi yang terjadi di negara ini, bencana alam yang timbul merupakan salah satu konsekuensi dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Sistem pemerintahan sekuler kapitalis yang kini diterapkan adalah akar permasalahan utamanya, yang hanya memberikan keuntungan bagi segelintir individu, di mana para pemodal/investor memiliki keleluasaan untuk menggarap kekayaan bumi, sementara negara hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator dalam pengelolaan urusan negara.
Sistem kapitalis demokrasi menciptakan hubungan kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta. Hal ini juga melahirkan politik transaksional, di mana penguasa menerima bantuan modal dari pengusaha untuk memperoleh jabatan, dan sebagai imbalannya, mereka memfasilitasi urusan para pengusaha guna melancarkan bisnis mereka. Contohnya adalah pemberian izin penebangan hutan di hulu sungai yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
Sangat berbeda jika pengelolaan negara dikembalikan pada sistem Islam. Dalam Islam, jika terjadi bencana, akan dilakukan investigasi mendalam oleh para pakar. Pemerintah akan menerapkan kebijakan yang sangat ketat terkait persetujuan alih fungsi lahan, dengan tujuan utama melindungi area resapan air guna mencegah terjadinya banjir. Untuk wilayah konservasi, pemerintah akan melakukan pemetaan guna menentukan area yang dapat dijadikan permukiman dan area yang harus dilestarikan, contohnya adalah kawasan hutan.
Tindakan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan bencana akan dikenakan sanksi pidana yang tegas dan efektif, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Penegakan hukum akan bersifat adil tanpa pandang bulu.
Kini saatnya kita merefleksikan dan mengintrospeksi penyebab terjadinya bencana yang berulang. Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, telah menyediakan pengaturan yang terperinci mengenai pembangunan dan pengelolaan lingkungan untuk mengantisipasi bencana.
Meskipun bencana pada hakikatnya adalah ketetapan Allah Swt. Manusia tetap memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah tersebut. Upaya pencegahan bencana yang optimal tidak dapat dicapai secara individual, melainkan memerlukan tindakan kolektif dalam skala negara.
Negara memegang kekuasaan tertinggi dalam segala aspek untuk pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Di bawah kepemimpinan Islam, para pemimpin yang berintegritas dan kompeten akan dapat terwujud dan mampu mengayomi umat, karena pada hakikatnya seorang pemimpin adalah pelindung. Kebijakan yang ditetapkan harus semata-mata demi kemaslahatan umat.
Pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi semata, serta mencegah alih fungsi lahan di daerah resapan air yang berpotensi menimbulkan bencana. Ini salah satu gambaran penerapan sistem Islam di tengah masyarakat yang akan memberikan manfaat bagi seluruh alam dan umat manusia. Wallahu a’lam bish-shawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
