Kebijakan yang diambil dan diterapkan tidak logis dan masuk akal, disebabkan oleh rezim kapitalis yang terus berupaya untuk menyelamatkan ekonomi dengan dalih “tidak mematikan ekonomi rakyat,” rakyat yang mana?
Oleh Ns. Sarah Ainun, M.Si.
JURNALVIBES.COM – Benarkah penguasa hari ini serius bekerja keras mengatasi ledakan Covid-19 yang semakin meroket? Dengan kerap gonta-ganti kebijakan mulai dari PSBB, PSBB transisi, PPKM mikro, dan PPKM darurat. Dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 2 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali merupakan pembatasan kegiatan masyarakat yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Dengan PPKM darurat ini diharapkan penambahan kasus harian bisa ditekan hingga separuhnya.
Namun, kasus pandemi Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020 bukanlah kasus wabah skala nasional, tetapi menjadi kasus pandemi Covid-19 skala global dengan penyebarannya sangat cepat. Saat ini Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan jumlah kasus harian positif Covid-19 tertinggi di dunia, disusul oleh Rusia, Iran, dan Bangladesh. Penambahan kasus baru perhari di Indonesia sebanyak 31.189 kasus. Total kasus positif tercatat sebanyak 2.345.018 dan menempati peringkat kedua kasus harian kematian akibat Covid-19 sebanyak 728 kasus, setelah Rusia dengan kasus harian kematian sebanyak 737 kasus (Tempo.co, 06/07/2021).
Keseriusan negara untuk mengatasi ledakan Covid-19 yang sudah sangat genting situasinya ini, harusnya kembali dipertanyakan. Tidak cukup hanya dengan gonta-ganti istilah kebijakan, namun isinya tidak jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang terbukti tidak juga menghentikan kasus penyebaran Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ada banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah namun pada tataran praktis kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. (Merdeka.com, 1/7/2021)
Sementara itu Epidemiolog, Tri Yunis meminta pemerintah tidak banyak bermain dalam istilah, sebab kondisi ini sudah genting dan banyak masyarakat menjadi korban. “Pemerintah itu ngumpetnya di istilah tadi,” katanya, dan pemerintah jangan lagi mengambil kebijakan tanggung saat kondisi genting. Dia berharap pemerintah membuat satu terobosan terkait pembatasan aktivitas warga saat ini, sehingga efektivitasnya benar-benar dirasakan dalam rangka memutus penyebaran virus Covid-19.
“Jadi jangan suka bermain-main istilah, tapi enggak ada isinya, implementasinya enggak ada. PPKM mikro tinggalkan saja. Itu mana kita sebut efektif? Kalau efektif tidak terjadi seperti ini kan,” tutup Windhu.
Langkah yang diambil oleh penguasa pun kerap kali mengabaikan peringatan dan masukan dari banyak tokoh dan pakar sebelumnya. Yaitu penutupan perbatasan wilayah Indonesia atau pembatasan sosial berskala besar “lockdown” yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2018. Epidemiolog, Tri Yunis juga menilai dalam kondisi seperti sekarang ini, penguncian wilayah menjadi solusi paling baik.
Sebelumnya Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan lockdown regional, Hermawan menilai ini cara yang paling logis dan tidak ada cara lain. Dalam konferensi pers ‘Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi’ secara daring, Minggu (20/6).
Di waktu yang sama, pernyataan berbeda dilontarkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, ia menilai wajar saja jika ada desakan dari berbagai pihak untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown dalam situasi wabah Covid-19 yang melonjak saat ini. Namun menurutnya, pemerintah di bawah Komando Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan khusus. Ngabalin juga menilai pemerintah saat ini sudah memiliki pengalaman soal penanganan pandemi (Kontan.co, 20/06/2021).
Benarkah pengalaman penguasa menangani pandemi Covid-19 pernah terbukti dapat menghentikan penyebaran kasus Covid-19? Gonta- ganti kebijakan membuktinya gagalnya penguasa menangani pandemi. Sementara, sejak awal pandemi, regulasi kebijakan yang dibuat oleh penguasa kerap kali lebih mempertimbangkan masalah ekonomi dan investasi dalam negeri, dari pada melihat banyaknya nyawa rakyat yang telah menjadi korban ganasnya virus Covid-19. Lakyaknya, rakyat sendiri digebuk dengan kebijakan sementara turis dan TKA dari sarang Covid-19 disambut. Alhasil ekonomi terus melandai, Covid-19 meroket.
Seperti dikutip dari Viva.co.id (04/07/2021), Anggota DPR RI Komisi XI, Ahmad Yohan memprediksikan kebijakan PPKM darurat akan menyebabkan ekonomi Indonesia akan sulit untuk keluar dari zona negatif di kuartal ke II-2021, meskipun otoritas ekonomi bekerja keras untuk memulihkan ekonomi dengan berbagai program kolaborasi. “Namun di saat yang bersamaan, celah-celah peningkatan kasus Covid-19 yang menjadi penyebab terinfeksinya ekonomi tidak ditangani dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yohan mencontohkan saat negara-negara lain melakukan disconnect dengan negara India yang sedang dihantam virus Covid-19 varian delta dengan penyebaran yang sangat cepat, anehnya justru Indonesia membiarkan ratusan WNA India masuk ke Indonesia. Yohan juga menilai regulasi PPKM darurat hanya membatasi mobilisasi domestik lebih ketat, namun masih melonggarkan dan memberikan keleluasaan bagi WNA, turis, dan TKA masuk ke Indonesia tanpa barrier.
Kebijakan yang diambil dan diterapkan tidak logis dan masuk akal, disebabkan oleh rezim kapitalis yang terus berupaya untuk menyelamatkan ekonomi dengan dalih “tidak mematikan ekonomi rakyat”, rakyat yang mana? Si kapitalis asing dan aseng atau rakyat jelata? Inilah wajah asli dan karakter sistem kapitalisme dalam situasi segenting apapun, di mana keuntungan materi lebih tinggi nilainya dibanding nyawa rakyat. Sehingga membuat penguasa saat ini enggan mengambil kebijakan karantina wilayah atau “lockdown,” yang hanya fokus menyelamatkan nyawa rakyat.
Sementara itu konsep lockdown yang direkomendasikan oleh beberapa tokoh dan pakar, bukanlah konsep yang baru atau hasil kajian abad ini. Namun, konsep ini merupakan pedoman yang sudah dipraktikan sekitar 1.400 tahun dalam sistem negara Islam (khilafah).
Merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Utsamah bin Zaid, Rasullulah Saw bersabda yang artinya, “Thaun atau wabah penyakit menular itu adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit disuatu negeri janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada jangan pula kamu lari daripadanya.”
Jelas sejak Islam diturunkan sudah memiliki pedoman bagaimana langkah-langkah memutus rantai penyebaran wabah di suatu wilayah atau negeri, yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Maka Kembali kepanduan Islam adalah jalan satu-satunya yang paling logis dalam menyelesaikan masalah Covid-19 saat ini. Kembali kepada sistem Islam dalam sistem bernegara dan bermasyarakat secara kafah merupakan solusi untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang menimpa negeri ini.
“Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, untuk menampakkan kekuasaan dan kekuatanmu, karena sesungguhnya sekuat apa pun hentakan kakimu, kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan setinggi apa pun kepalamu, sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang lemah dan rendah di hadapan Allah, kamu tidak memiliki kekuatan dan kemuliaan, melainkan apa yang dianugerahkan oleh-Nya,” (TQS. Al Isra’: 37).
Wallahu a’lam bisshowab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
